Pemerintah Pantau Pelaksanaan Pilkada di 17 Provinsi

Editor: Mahadeva WS

236

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), masih berupaya memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah dapat berjalan dengan aman dan damai.

Salah satunya dilakukan dengan menerjunkan tim pemantau pemungutan dan penghitungan surara di 17 provinsi dan 10 kabupaten dan kota penyelenggara Pilkada Serentak. Terutama pemantauan di daerah yang dinilai rawan.

“Kami akan mengirim Tim Pemantau di 17 provinsi dan 10 kabupaten dan kota yang menyelenggarkan Pilkada Serentak berdasarkan titik rawan, termasuk membuat Posko Pilkada di Kemenko Polhukam yang bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait,” ungkap Asdep III Deputi I Poldagri Kemenko Polhukam Brigjen TNI Tedi Rustendi dalam diskusi ‘Pilkada Damai 2018’ di Aula Serbaguna, Kominfo, Jakpus, Senin (25/06/2018).

17 provinsi yang dipantau tersebut adalah, Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tengara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Riau, Lampung, Bali dan Jawa Tengah.

Sementara 10 kabupaten dan kota yang dimaksud adalah Kabupaten Magelang, Kota Padang, Kabupaten Sampang, Kota Jambi, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Langkat, Kota Tangerang, Kota Bogor, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Empat Lawang.

Tedi menuturkan, suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 menjadi atensi utama dari Kemenko Polhukam. Ada tiga hal yang dijadikan tolok ukur yaitu, sinergitas pemerintah dengan penyelenggara pemilu, koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta kesiapan Polri dan TNI mengantisipasi kerawanan yang berpotensi timbul selama Pilkada.

Lihat juga...

Isi komentar yuk