Pemohon Uji Materi UU Nasionalisasi tak Miliki Kedudukan Hukum

Editor: Makmun Hidayat

255

JAKARTA — Pemerintah berpendapat uji materi Undang Undang No. 86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (UU Nasionalisasi) oleh Pengurus Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB) tidak memiliki kedudukan hukum.

Berdasarkan sejarah penguasaan negara atas aset eks asing Cina, aset yang dikuasai Pemohon bukan berasal dari aset nasionalisasi sehingga syarat adanya hubungan sebab-akibat atau causaal verband antara kerugian konstitusional Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji sama sekali tidak terpenuhi.

“Aset yang dimiliki Pemohon adalah aset bekas milik Cina berasal dari penguasaan negara atas aset milik badan hukum atau perkumpulan perseorangan. Hal ini dinyatakan dilarang berdasar Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRP/032/Peperpu/1958 dan Undang-Undang Nomor 50 PRP Tahun 1960,” kata Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Tio Serepina Siahaan di ruang sidang MK, Selasa (5/6/2018).

Kepala Biro Hukum Kemenkeu, Tio Serepina Siahaan – Foto Hajoran Pulungan

Dia melanjutkan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan uji materil UU Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (UU Nasionalisasi). Untuk itu harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Sebelumnya Pemohon menguji Pasal 1 UU Nasionalisasi terkait nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Menurut Pemohon, Pasal 1 UU Nasionalisasi merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon merupakan pemilik sah lahan atau aset milik Het Cristhelijk Lyceum (HCL). Akan tetapi, sejak 1991 hingga 2018, Pemohon menghadapi gugatan hukum dari Perkumpulan Lyceum Kristen yang mengklaim sebagai pemilik aset HCL yang telah dinasionalisasi oleh pemerintah.

Padahal Kementerian Keuangan telah melepaskan penguasaan negara atas aset milik asing tanah tersebut kepada Yayasan BPSMK-JB pada 19 Desember 2003.

 

Baca Juga
Lihat juga...