Pemutihan Pajak, Pemprov DKI Datangi Pemilik Mobil Mewah

Editor: Mahadeva WS

245

JAKARTA – Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke 491, Pemprov DKI Jakarta akan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor dan PBB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim, pemutihan pajak tersebut sudah di tunggu-tunggu masyarakat.

“Pengalaman selama ini, sering ditunggu bahkan masyarakat itu banyak yang bertanya kapan ada lagi pembebasan sanksi,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (29/6/2018).

Dari catatan Anies, masih banyak mobil mewah yang belum ditunaikan kewajiban pajaknya. Diharapkan, dengan program pemutihan denda administrasi yang berlangsung 27 Juni-31 Agustus, dapat memaksimal pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. “Jadi ini dilakukan tiap tahun untuk membuat kebiasaan kita menunaikan kewajiban,” tambahnya.

Kebijakan, penghapusan pajak tersebut diharapkan dapat sebarluaskan hingga ke tingkat kecamatan guna membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat. “Harapannya, dapat dikampanyekan luas dan mereka yang belum bayar, ya memanfaatkan. Kalau sanksi nggak ada,” ungkapnya.

Dalam melakukan pemutihan pajak, Pemprov DKI melakukan jemput bola sampai kelurahan. Programnya dikampanyekan hingga ke level RW, RT. “Itu untuk kampanye masif ya. Bisa cepat ke bawah. Jadi kita punya cukup waktu (54 hari) lagi,” ucapnya.

Selain meminta Ketua RT RW untuk melakukan sosialisasi di lingkungannya, Anies juga memerintah pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk mendatangi rumah wajib pajak yang masih menunggak. Khususnya kepada pemilik mobil mewah yang tercatat menunggak pembayaran pajak.

“Kalau itu sudah, yang dikampanyekan RT RW itu mobil-mobil warga, motor enggak mungkin kita datangin satu-satu. Tetapi yang mobil mewah ada catatannya BPRD rencananya ngecek satu-satu,” tutur Anies.

Dalam rangka HUT DKI Jakarta ke-491 dan HUT Kemerdekaan RI, Pemprov DKI Jakarta menggelar pemutihan denda pajak untuk, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program ini digelar sejak 27 Juni-31 Agustus 2018.

Data Pemprov DKI Jakarta, ada 3,1 juta kendaraan roda dua berplat nomor DKI belum membayar pajak. Jumlahnya mencapai separuh atau 50 persen. Nilai tunggakan pajak motor mencapai Rp463 miliar. Sedangkan jumlah mobil yang belum membayar pajak ada 748.000 unit atau 30 persen dari jumlah kendaraan berplat nomor DKI.

Total pajak kendaraan bermotor yang belum dibayar mencapai Rp1,6 triliun. Sementara total pajak yang seharusnya diterima Rp8,6 triliun. “Ada 44,6 persen kendaraan bermotor di DKI yang belum menunaikan kewajiban bayar pajak,” pungkas Anies.

Baca Juga
Lihat juga...