Pengumpulan Zakat Harus Menyesuaikan Peraturan Perundangan

Editor: Mahadeva WS

222
Ketua BAZNAS, Bambang Sudibyo pada konferensi pers di Kantor BAZNAS, Jakarta, Senin (4/6/2018). Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendorong proses pengumpulan zakat oleh BAZNAS di tingkat Kabupaten/kota dan provinsi. Namun proses pengumpulan harus sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. “Aturan tersebut menjadi dasar hukum seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia,” ujar Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo, Senin (4/6/2018).

BAZNAS Pusat mendorong agar BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menggalang dana sesusi perundangan dan ketentuan syariah. Penggalangan dana adalah bagian dari syariah zakat. Sehingga prosesnya didorong agar tidak menimbulkan masalah di masyarakat.

Dalam penghimpunan zakat, BAZNAS mengedepankan layanan kepada muzzaki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat) agar mudah dalam menunaikan zakat. Berbagai inovasi dilakukan oleh BAZNAS, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuannya untuk  memberikan rasa aman dan nyaman bagi muzaki dan mustahik.

Di Ramadan 1439 Hijriah, BAZNAS bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan fasilitas baru dalam membayar zakat, yang diharapkan semakin membantu menjadikan zakat sebagai gaya hidup masyarakat masa kini. Zakat dapat ditunaikan baik langsung melalui konter-konter zakat atau melalui layanan digital. Di layanan digital ada tiga macam kanal, yaitu digital banking, e-commerce dan financial technology.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural dan satu-satunya lembaga resmi yang mengelola zakat dibantu LAZ. “Salah satu tugasnya ialah mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengelola zakat secara nasional agar lebih terintegrasi, profesional dan akuntabel,” tandasnya.

Dalam pengintegrasian pengelolaan, semua pengelola zakat harus melakukan penyesuaian organisasi. Hal itu sebagaimana diamanatkan UU dan telah dilakukan di 33 provinsi di Indonesia. UU tersebut diperkuat oleh Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah atau Masalah Fikih Kontemporer.

Para ulama menguatkan aturan tentang kewenangan pemerintah untuk memungut dan mengelola zakat. Termasuk zakat aparatur negara sejalan dengan prinsip syariah dan umat Islam wajib mematuhinya. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari komitmen ketaatan hukum setiap badan pemerintah atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan aturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan asas dan tujuan zakat, yakni integrasi dan profesionalisme pelayanan zakat untuk tujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Setiap tahun BAZNAS seluruh Indonesia berkomitmen untuk mengentaskan satu persen kemiskinan di Indonesia melalui berbagai program pemberdayaan zakat,” tegas Bambang.

Selain itu, pengelolaan zakat juga terus didorong untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal tersebut dilakukan dengan proses wajib audit keuangan, audit syariat bahkan penjajakan agar diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Sebelumnya, beredar informasi dan banyaknya pemberitaan mengenai himbauan pengumpulan zakat yang digalang oleh RT dan RW di DKI Jakarta.

Baca Juga
Lihat juga...