Pergub PPDB Sistem Zonasi di Sumbar, tak Sejalan Permendikbud

Editor: Koko Triarko

526
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Burhasman/Foto: M. Noli Hendra
PADANG — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memperbaruhui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, menjadi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Permendikbud itu tentang PPDB (penerimaan peserta didik baru) tahun pelajaran 2018/2019.
Poin penting dalam regulasi PPDB terbaru tersebut, ialah kriteria utama dalam penerimaan siswa adalah zonasi atau jarak antara rumah dengan sekolah. Sementara nilai ujian akhir sekolah yang diperoleh di jenjang SMP menjadi pertimbangan paling terakhir.
Dalam Pasal 14 Permendikbud 14/2018 itu, diuraikan urutan seleksi masuk SMA. Berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. Kemudian baru surat hasil ujian nasional (SHUN) SMP atau bentuk lain yang sederajat, dan prestasi di bidang akademik maupun non akademik yang diakui sekolah.
Ketentuan seleksi PPDB berbasis zonasi juga berlaku untuk siswa baru di jenjang SMP maupun SD. Khusus untuk SD, pertimbangan pertama adalah usia peserta didik, setelah itu zonasi atau jarak rumah ke sekolah. Seleksi siswa baru jenjang SD juga tidak boleh menggunakan ujian baca, tulis, berhitung (calistung).
Tetapi, Permendikbud yang diperbarui itu sepertinya tidak sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA/SMK/SLB Negeri, yang menjelaskan, bahwa sistem zonasi yang dimaksud sesuai dengan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 16, sistem zonasi adalah cakupan wilayah dan atau area penerimaan peserta didik baru dalam satu kota atau kabupaten selanjutnya yang disebut sistem zonasi.
Selanjutnya pada BAB IV pelaksanaan PPDB Bagian Kesatu Sistem Zonasi pasal 13 ayat (1), PPDB dilaksanakan dengan sistem online zona kabupaten/kota dan (2) dengan sisitem online zona kabupaten/kota sebagaimanan dimaksud pada ayat 1 calon peserta didik mendaftar pada kabupaten dan kota yang sama dengan asal sekolah.
Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Burhasman, dalam Pergub itu mengatur tentang zonasi untuk kabupaten dan kota, karena zonasi sekolah tidak simetris dengan konsentrasi penduduk.
Ia memahami, bahwa Pergub itu telah sesuai dengan Permendikbud. Seperti pada pasal 30 yang menyebutkan, bahwa daerah wajib membuat kebijakan tentang pelaksanaannya.
Menurutnya, Permendikbud 14/2018 perlu dijabarkan sesuai kondisi daerah, karena itu ada pasal 30, yang mewajibkan daerah untuk membuat kebijakan, sebab kondisi daerah dan konsentrasi penduduk tidak bisa simetris sesuai radius yang disarankan.
“Saya contohkan di Kota Padang, hampir tiap sudut di satu kecamatan itu ada sekolah. Bila diikuti aturan Permendikbud itu bisa menumpuk siswanya di sekolah yang merupakan zona dari tempat tinggal siswa,” katanya, Kamis (28/6/2018).
Ia menyebutkan, untuk penerimaan SMA yang bisa menerapkan sistem zonasi itu, yakni untuk sekolah yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Di daerah tersebut, memiliki tempat yang luas dan jumlah penduduk yang tidak begitu padat. Hal tersebut sangat pas diterapkan sistem zonasi.
Burhasman menegaskan, penjelasan yang ada dalam Pergub itu merupakan upaya dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk menyiasati Permendikbud 14/2018, agar tidak terjadi persoalan seperti penumpukan di suatu sekolah, dan sementara sekolah yang hanya memiliki sedikit penduduk dan sedikit pula siswa yang hendak masuk sekolah.
“Padahal, dalam Permendikbud itu menyebutkan tujuan adanya sistem zonasi untuk pemerataan sekolah. Jadi, kalau Permendikbud itu dipaksakan di Sumatera Barat, tidak akan terjadi pemerataan sekolah tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Palaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan RI Sumatera Barat, Adel Wahidi, mengatakan, sepertinya Dinas Pendidikan kurang memahami penjelasan dari Permendikbud 14/2018 tentang PPDB sistem zonasi tersebut.
Menurutnya, seharusnya pemerintah menetapkan zona-zona dalam satu wilayah itu, seperti halnya untuk zona di Kota Padang. Bisa jadi dalam satu kecamatan dibagi beberapa zona yang dihitung berdasarkan kondisi penduduk dan jangkuan sekolah dari rumah.
“Dalam Pergub, seharusnya zona-zona yang demikian disebutkan. Bukan zona yang malah hanya mencangkup satu wilayah dalam kabupaten dan kota saja,” ujarnya.
Menurutnya, dengan zona-zona seperti itu, tidak akan terjadi soal kekhawatiran penumpukan penerimaan sekolah di suatu kecamatan, dan sementara di sekolah yang ada di kecamatan berbeda, hanya sedikit yang mendaftar di sekolah. Pembagian zona dalam satu wilayah itu, adalah solusi yang tepat.
Lihat juga...

Isi komentar yuk