Proses Uji Materi Presidential Treshold Sesuai Ketentuan

Editor: Mahadeva WS

254
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Mahkamah Konsititusi (MK) menjamin, proses persidangan uji materiil UU Pemilu mengenai ambang batas pencalonan calon presiden (presidential treshold) berjalan sesuai ketentuan. Adanya desakan sejumlah aktivis dan masyarakat kepada MK, tidak akan mempengaruhi proses yang berlangsung.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, MK bekerja sesuai aturan yang berlaku di dalam internal MK sendiri. Lembaga tersebut akan memperlakukan sama semua permohonan uji materiil yang masuk ke MK.

“Pada dasarnya, MK akan memperlakukan permohonan tersebut seperti halnya permohonan yang lain tidak ada perbedaan. Ini sesuai dengan ketentuan internal MK sendiri. Bagi MK, permohonan harus diperiksa jika sudah diregistrasi nanti,” kata Fajar kepada Cendana News di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/6/2018).

Berkas permohonan uji materil UU Pemilu terkait ambang batas pencapresan, berkasnya sudah diterima MK. Berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap sehingga dalam beberapa hari ke depan disebut Fajar, sudah bisa diregistrasi untuk segera di disidangkan dalam uji materiil.

“Sebenarnya, berkas permohonan para Pemohon uji materil UU Pemilu sudah diterima MK, bahkan sudah dinyatakan lengkap. Oleh karena itu, Senin (25/6/2018) depan permohonan yang dimaksud akan di registrasi untuk disidangkan,” ungkapnya.

Mengenai berapa lama proses persidangan uji materiil hingga adanya putusan. Fajar mengaku, tidak bisa memberikan jawaban. Hal itu kewenangan hakim konstitusi, karena MK punya alasan dan pertimbangan tersendiri kapan diputuskan. “Bagaimana prosesnya kemudian, kita ikuti saja karena itu kewenangan hakim konstitusi. Dan kapan harus di putus, tentunya MK punya alasan dan pertimbangan tersendiri,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui Kamis (21/6/2018) siang, sejumlah aktivis dan masyarakat mendatangi Gedung MK untuk mendesak segera disidangkannya uji materiil UU Pemilu. Presidential Treshold sangat penting bagi keadilan dan demokrasi pada Pilpres nanti. (Baca : https://www.cendananews.com/2018/06/mk-didesak-segera-putus-ambang-batas-pencapresan.html).

Baca Juga
Lihat juga...