Pusat Studi Pancasila UGM: BP7 Lebih Efektif dari BPIP

588
YOGYAKARTA – Ketua Pusat Studi Pancasila UGM, Heri Santoso, menyebut Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) bentukan Pak Harto lebih efektif dibandingkan lembaga serupa yang ada saat ini, yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Menurutnya, hal itu karena secara kelembagaan, BPIP hingga saat ini belum memiliki perangkat sebagai kepanjangan tangan di daerah. Sehingga tidak memiliki kewenangan melakukan intervensi, kecuali sebatas merekomendasikan.
“Berbeda dengan BP7 yang memiliki perangkat untuk melakukan intervensi hingga ke setiap pelosok daerah. Harus diakui, BP7 lebih efektif,” katanya.
Heri mengatakan, secara kelembagaan, BPIP semestinya harus dibuat selayaknya BP7. Upaya pembinaan ideologi Pancasila dilakukan dengan intervensi ke daerah-daerah, baik melalui pelatihan atau training-training, dan sebagainya, namun dengan karakter yang berbeda.
“Tentu sekarang metode harus beda, tidak terlalu sentralistik, tapi lebih partisipatif kolaboratif. Kalau dulu terlalu top down dan kognitif, sekarang harus bottom up, sinergis, afektif dan lebih holistik,” ujarnya.
Baca: Zaman Pak Harto, Negara Hadir Mengadvokasi Pancasila
Legislator: P4 Zaman Orba Metode Terbaik Tanamkan Pancasila
Menurutnya, kelemahan BP7 di masa Pak Harto dengan pemerintahan yang terlalu sentralistik, diakui membuat pembinaan ideologi Pancasila cenderung normatif dan tidak ada tafsir baru atau berbeda. Sementara, kelemahan BPIP yang lebih partisipatif kolaboratif saat ini, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama.
“Apalagi, saat ini kita masih tersandra dengan sistem perpolitikan Indonesia yang sangat liberal,” katanya.
Untuk mengantisipasi kelemahan tersebut, Heri mendorong, agar BPIP tidak hanya bergerak sendiri. Namun, dapat menggandeng lembaga-lembaga atau komunitas di daerah yang selama ini telah Ikut mengembangkan Pancasila di masyarakat.
“Karena masih relatif baru dan belum memiliki perangkat di daerah, semestinya BPIP menggandeng kelompok atau komunitas di daerah yang berjuang karena panggilan nurani. Bukan karena proyek atau program pemerintah. Yakni, untuk menguatkan serta mengisi ruang-ruang kosong yang belum tergarap,” tegasnya.
Baca Juga
Lihat juga...