Rayakan HUT, Pemprov DKI Bebaskan Sanksi Pajak

Editor: Koko Triarko

170
JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Periode program penghapusan sanksi administrasi pajak ini dilaksanakan selama 54 hari Kalender, dimulai pada 27 Juni 2018 – 18 Agustus 2018. Dalam rangka memperingati HUT ke-491 Kota Jakarta serta menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73.
“Penghapusan sanksi selama 68 hari ini dalam rangka hari ulang tahun Jakarta dan Republik Indonesia,” kata Gubernur DKI, Anies Baswedan, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).
Dia mengatakan, dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini ada sekitar 3,1 juta atau sekitar 50 persen dari total kendaraan roda dua di Jakarta yang belum membayar pajak. Jika diuangkan nilai tunggakan itu mencapai Rp463 miliar.
Sedangkan untuk roda empat, jumlahnya sekitar 748 ribu atau 30 persen kendaraan yang belum membayar pajak. Sehingga, kata Anies, totalnya ada 44,6 persen kendaraan roda dua dan empat di Jakarta yang belum membayar pajak.
“Nilai total yang belum bayar pajak jadi sekitar Rp1,6 triliun,” ujar dia.
Menurutnya, program ini hanya sebagai stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran. Dengan persentase 44,6 peren kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta yang masih menunggak pembayaran pajak.
“Karena itu, kami meminta kepada warga Jakarta untuk tunaikan kewajibannya membayar pajak, karena untuk jalanan rapi, jalanan baik, dan untuk bisa merawat itu semua iuran lewat pajak itu dibutuhkan sekali. Jadi, kita berharap, ada pembebasan sanksi administratif, maka tunggakan-tunggakan ini bisa diselesaikan tanpa terkena rintangan,” katanya.
Ada pun untuk tunggakan PBB hingga 2017 di Jakarta, Anies mengatakan nilai potensinya mencapai Rp799 miliar.
Mantan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan ini, pun memberikan catatan untuk pengendara kendaraan roda empat yang mewah untuk terus melakukan pembayaran pajak dengan baik.
Menurutnya, pada beberapa waktu lalu, Pemprov telah mengumumkan mobil-mobil mewah yang tidak membayar pajak, namun kini pembayaran pajak sudah dilakukan 235 atau 31 persen. Masih ada 69 persen yang belum menunaikan pembayaran pajak, dirinya akan terus memanggil dan mengingatkan untuk segera menunaikan pajak kendaraan.
“Kami panggil juga untuk semuanya untuk segera menunaikan itu saja. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pajak kendaraan kami berharap kepada ketua DPRD untuk mengumumkan sampai kepada tingkat kelurahan untuk diumumkan kepada semua agar 69 persen pembebasan bea atau sangki administratif bisa dimanfaaatkan kita semua,” ungkapnya.
Penghapusan sanksi administrasi bunga keterlambatan ini telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.
Penghapusan sanksi administrasi dari PKB, BBN-KB dan PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak yang dengan kesadaran sendiri membayar PKB, BBN-KB dan PBB-P2, terutang pada saat periode program penghapusan sanksi administrasi yang dilaksanakan dan diberlakukan ke dalam sistem secara otomatis.
Penghapusan sanksi administrasi PKB, BBN-KB dan PBB-P2 diberikan dari seluruh tunggakan yang ada, sedangkan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 diberikan kepada tunggakan PBB sejak 2013 hingga 2017.
Selain diberikan stimulus pembayaran, Wajib Pajak juga akan mendapatkan hadiah langsung yang dapat dipilih bila melakukan pembayaran di arena PRJ, berupa voucher hadiah gratis masuk Taman Impian Jaya Ancol, Kebun Binatang Ragunan, Tugu Monas, Kartu Busway, dan Medical Check Up pada RSUD di Jakarta. Ada pula souvenir menarik dari Bank DKI dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
“Untuk Wajib Pajak Besar dan Patuh, bila melunasi PBB-P2 sebelum tanggal 17 Agustus 2018, akan mendapatkan kesempatan jamuan makan malam bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta diberikan piagam penghargaan yang diberikan langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta,” imbuhnya.
Pembayaran pajak PKB dan BBN-KB dapat dilakukan melalui Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di Kantor Bersama Samsat, Gerai Samsat, Samsat Kecamatan, Samsat Keliling dan Anjungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Pekan raya Jakarta (PRJ), serta pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Sedangkan untuk PBB-P2 dilaksanakan pada seluruh tempat pembayaran (Bank dan ATM).
Pelayanan pembayaran PKB dapat dilakukan pada Gerai Samsat di pusat perbelanjaan (Mall), yaitu di Jakarta Timur: Tamini Square dan Mall Grand Cakung, di Jakarta Barat: Mall Taman Palem, di Jakarta Utara: Mall Artha Gading, Lippo Mall Pluit Village dan Pasar Pagi Mangga Dua, di Jakarta Selatan: Blok M Square dan Gandaria City dan di Jakarta Pusat Thamrin City. Untuk Bis Samling atau Samsat Keliling dapat ditemukan layanannya di Lindeteves Trade Center (LTC) Glodok, Tamansari Jakarta Barat, di Pos Polisi depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta Selatan, dekat Masjid Al Musyawaroh, Kelapa Gading Jakarta Utara, Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat dan di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur.
Untuk pelayanan dan pembayaran Gerai Samsat Kecamatan dapat dilakukan di Kantor Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Kantor Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Kantor Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, Kantor Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan Kantor Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur. Pembayaran PKB juga dapat dilakukan melalui ATM Bank DKI, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Maybank.
Untuk pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui Bank-bank yang sudah melakukan kerjasama dengan Pemerintah diantaranya, Bank DKI, Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank MNC, Bank BRI Syariah dan layanan Indomaret, Tokopedia, PT. Pos serta melalui ATM Bank DKI, Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BCA, Bank CIMB Niaga, Bank Maybank, Bank Danamon serta pelayanan informasi kewajiban perpajakan melalui pajak online.jakarta.go.id.
Baca Juga
Lihat juga...