Selama 6 Tahun, LPPOM MUI Keluarkan Puluhan Ribu Sertifikat

Editor: Mahadeva WS

275
Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Sumunar Jati (kemeja batik/kiri) di Gedung Global Halal Center (GHC), Bogor, Jakarta, Kamis (7/6/2018). Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA – Enam tahun berjalan, sistem layanan serifikasi halal secara online atau CEROL-SS23000 yang dimiliki LPPOM MUI telah mencatat sejumlah capaian yang luar biasa. Diantara, jumlah Sertifikat Halal yang dikeluarkan sudah mencapai 49.844 sertifikat.

Sementara jumlah produk yang telah disertifikasi mencapai 527. 571 produk. Capaian selanjutnya adalah, rata-rata lama proses sertifikasi terus berkurang signifikan dari 79 hari kerja pada 2017,  menjadi 41 hari kerja di 2018. Dan saat ini Cerol telah diaplikasikan oleh perusahaan di 47 negara yang mengajukan sertifikasi halal ke MUI.

Di 2019, semua produk UMKM dan produk lainnya wajib bersertifikasi halal sesuai dengan Undang-undang No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).  “Meskipun saat ini Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah terbentuk. Namun dipastikan sistem layanan sertifikasi halal yang diterapkan BPJPH akan berbeda dalam hal meregistrasi, misalnya tidak sampai pada apload dokumen,” ujar Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI),  Sumunar Jati, Kamis (7/6/2018).

Sistem Cerol LPPOM MUI telah membuktikan berbagai capaian layanan sertifikasi halal yang mumpuni. “Artinya ketika 2019 pemberlakukan wajib sertifikasi halal kepada perusahaan maupun UMKM, maka LPPOM MUI menjadi Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) yang paling siap,” tambahnya.

Cerol LPPOM MUI pertama kali diluncurkan pada 24 Mei 2012. Sistemnya dirancang khusus untuk membuat layanan sertifikasi halal LPPOM MUI. Pada tahun pertama CEROL-SS23000 diperkenalkan, progresnya perjalannya belum terlalu bagus. Masih harus diberikan bimbingan dan arahan untuk menyakinkan perusahaan agar mengikuti layanan tersebut.

Setelah dilakukan berbagai pelatihan, akhirnya banyak perusahaan yang hingga kini bisa mengimplementasikan sistem tersebut. “Meski masih ada beberapa perusahaan, terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masih perlu bimbingan dan arahan,” ujar Jati.

Sistem layanan sertifikasi halal tersebut terus dikembangkan hingga kantor-kantor layanan LPPOM MUI di tingkat provinsi. Hingga kini setidaknya sudah ada enam kantor yang telah mengimplementasikannya. Dan sembilan provinsi telah memenfaatkan sistem layanan sertifikasi halal tersebut. “Salah satunya provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah masuk data best nasional produk halal yang bisa dicari,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...