SLBF: Politik Uang Berpotensi Terjadi di Pilkada Sumbar

Editor: Mahadeva WS

300
Direktur SBLF Riset dan Konsultan Edo Andrefson/Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Potensi terjadinya politik uang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Barat (Sumbar) besar. Hal tersebut merupakan hasil dari survey yang dilakukan Sumatera Barat Leadership Forum (SBLF) Riset dan Konsultan.

SLBF melakukan riset di empat daerah yaitu Kota Padang, Pariaman, Padang Panjang, dan Kota Sawalunnto. Di Sumbar, keempat kota tersebutlah yang yang melangsungkan Pilkada pada 27 Juni mendatang.

Direktur SBLF Riset dan Konsultan Edo Andrefson menjelaskan, beberapa hal yang disurvei adalah, persepsi pemilih, mulai dari soal elektabilitas pasangan calon, hingga kepada fonemena yang terjadi pada Pilkada. Terkait dengan fenomena di dalam pilkada, sangat jelas masyarakat menyatakan mau menerima uang, dengan berbagai alasan.

Di Kota Padang Panjang, hasil survei kepada 500 orang pemilih, yang tidak menjawab pertanyaan sikap pemilih tentang politik uang hanya sembilan persen, terima uang dan dipilih yang memberi 2,2 persen, terima dan tidak dipilih 45 persen, tidak terima dan tetap dipilih 5,3 persen, dan tidak terima dan tidak dipilih 46,6 persen.

“Kenapa Padang Panjang disebut akan terjadi potensi politik uang, karena paslon yang ada di Padang Panjang terdiri dari orang yang terbilang berduit. Hal ini juga seiring menguatnya paslon Hendri Anis dan pesaingnya Fadly Amran. Kedua paslon dinilai orang-orang yang memiliki finansial yang lebih,” ungkap Edo, Jumat (22/6/2018).

Edo menyebut, dari survei yang dilakukan, masyarakat mengaku akan memantapkan pilihan dipagi hari atau waktu sebelum pergi ke Tempat Pungutan Suara (TPS). Di momen itu masyarakat yang berjumlah 2,2 persen bisa merubah pilihannya apabila ada politik uang menjelang pencoblosan atau biasa dikenal dengan serangan fajar.

Dari pengakuan masyarakat yang dijadikan sampel, diperkirakan 30 persen menyebut politik uang dapat menentukan pilihannya sebelum datang ke TPS. Politik uang yang dilakukan tidak hanya pemberian uang cash, tetapi juga dalam bentuk pemberian paket atau sejenisnya dari paslon diwaktu kampanye.

Dengan hasil tersebut, SBLF Riset dan Konsultan berharap Bawaslu untuk mengawasi potensi politik uang tersebut. Terutama di daerah-daerah yang memiliki kecenderungan pemilih terhadap adanya politik uang. “Tentunya kita berharap Bawaslu mampu mengatasi terkait politik uang tersebut,” tegasnya.

Sementara di tiga kota lainnya, praktik politik uang juga berpotensi terjadi. Seperti halnya Kota Padang, yang terbilang cukup sengit dalam perbutan suara pada 11 kelurahan yang ada. Bahkan dari survei tersebut, paslon Mahyeldi-Hendri Sapta dinilai memiliki kepercayaan yang tinggi dari masyarakat jika dibandingkan dengan paslon Emzalmi – Desri Ayunda.

SBLF juga menyebutkan, basis suara paslon Emzalmi – Desri Ayunda bisa saja berubah dan memilih paslon Mahyeldi – Hendri Sapta. “Kondisi ini pun perlu diwaspadai oleh Bawaslu, karena ada potensi terjadinya politik uang,” ungkapnya.

Kondisi potensi politik uang tersebut, turut membayangi bagi paslon di Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto. Rata-rata, pemberian uang tidak mempengaruhi pilihan. Mereka cenderung menerima uang, sementara untuk pilihan sesuai dengan hati nurani.

Lihat juga...

Isi komentar yuk