banner lebaran

Truk Non Sembako Dibatasi, Omzet Jasa Ekspedisi Turun

Editor: Mahadeva WS

196

LAMPUNG – Sejumlah pelaku jasa truk ekspedisi merasakan dampak pembatasan operasional truk yang akan menyeberang ke Pulau Jawa melalui pelabuhan Bakauheni ke Merak Banten.

Hasan, salah satu pengurus jasa ekspedisi menyebut, pembatasan diberlakukan mengacu Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.34 tentang Pengaturan Lalu Lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2018. Pembatasan yang diberlakukan berimbas, karena sebagian besar kendaraan ekspedisi yang melintas dari Sumatera ke Jawa merupakan kendaraan non sembako. Sementara khusus untuk truk pengangkut sembako serta kebutuhan penting masyarakat tetap diperkenankan melintas.

Hasan,salah satu pengurus jasa ekspedisi yang akan menyeberang dari pulau Sumatera menuju pulau Jawa [Foto: Henk Widi]
Aturan tersebut diakuinya sudah dipatuhi oleh pelaku usaha, meski pelarangan di wilayah Lampung kurang disosialisasikan. “Kendaran non sembako memang sengaja berangkat sebelum pembatasan karena sejumlah ruas tol sudah tidak diperbolehkan dilintasi kendaraan non sembako,” terang Hasan saat ditemui Cendana News, Selasa (12/6/2018).

Dengan pembatasan yang diberlakukan, pengusaha jasa ekspedisi memilih beristirahat dari kegiatan pengiriman barang. Saat pengiriman barang non sembako tetap dilakukan, Hasan pernah mengalami resiko terkena sanksi tilang dari kepolisian dan pelarangan operasi. Jenis kendaraan yang biasanya kerap mengirimkan barang non sembako mulai diubah menjadi kendaraan pengangkut kebutuhan pokok.

Kerugian yang dialami akibat pembatasan truk beroperasi saat angkutan lebaran bisa mencapai ratusan ribu dari perunit truk. Sementara bagi pemilik jasa ekspedisi kerugian bisa mencapai puluhan juta dari berkurangnya pengiriman barang.  Selain di pelabuhan penyeberangan Bakauheni melalui PT. ASDP Bakauheni, pelarangan kendaraan melintas bahkan terjadi di pelabuhan PT. Bandar Bakau Jaya (BBJ).

Tatang Rohadi, manajer eksternal PT. BBJ menyebut, larangan truk melintas di jalan nasional mengikuti aturan dari pusat. Pelarangan tersebut mengacu Permenhub No.34/2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2018. Aturan tersebut membatasi operasional truk barang di jalan tol dan jalan nasional mulai 12-14 Juni 2018 dan 22-24 Juni 2018. “Kita ikuti aturan yang berlaku karena jika tidak mengikuti aturan bisa berimbas izin pelabuhan dicabut, ” terangnya.

Salah satu aturan yang diberlakukan, diantaranya truk dengan berat minimal 14 ton dilarang melintas di jalan nasional. Meski demikian ada dispensasi bagi sejumlah kendaraan meski bertonase di atas 14 ton diantaranya kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), mengangkut ternak, air, sembako dan keperluan pos melintas melalui pelabuhan ASDP Bakauheni.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.