WALHI NTT Persoalkan Reklamasi Pantai Balauring

Editor: Koko Triarko

247
LEMBATA – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi NTT, mendesak Bupati Lembata  untuk  segera menghentikan pelaksanaan reklamasi Pantai Balauring, di Kecamatan Omesuri, karena dinilai melanggar hak-hak masyarakat setempat.
Menurut WALHI, pelaksanaan reklamasi yang diberi nama Pojok Cinta, diduga kepemilikannya atas nama Bupati Lembata Eliyaser Yentji Sunur, telah banyak melanggar hak-hak masyarakat setempat, sebab tanpa persetujuan masyarakat adat Dolulolong.
“Reklamsi itu telah berdampak pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat,” ujar Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, Jumat (1/6/2018).
Umbu mengatakan, pelaksanaan reklamasi itu berpotensi menghilangkan ruang hidup warga sekitar yang menggantungkan hidupnya pada laut. Melaut menjadi satu-satunya sumber penghidupan bagi masyarakat setempat secara turun-temurun hingga saat saat ini.
“Reklamasi ini teridentifikasi banyak persoalan, karena tidak memiliki izin lokasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan tidak memiliki analisis dampak lingkungan (amdal),” tegasnya.
Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanamahu. -Foto: Ebed de Rosary
Dijelaskan Umbu Wulang, adanya reklamasi ini telah terjadi pelanggaran Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pantai dan pulau-pulau kecil.
“Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Prepres Nomor 122 tahun 2012 yang menegaskan, jika dilakukan reklamasi pantai dan pulau-pulau kecil terlebih dahulu memiliki rencana reklamasi,” sebutnya.
Rencana reklamasi, sebut Umbu Wulang,  meliputi, penentuan lokasi, rencana induk reklamasi, studi kelayakan yang meliputi audit lingkungan (amdal), analisis sosial dan ekonomi serta rencana detil pelaksanaan reklamasi.
“Pasal 4 Perpres tersebut menegaskan, jika dilakukan reklamasi, pantai dan pulau-pulau kecil harus memiliki rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam Peraturan Daerah,” terangnya.
Pasal 11 Perpres tersebut, tambah Umbu Wulang, menjelaskan, jika dilakukan reklamasi pantai harus memperhatikan pranata sosial, kearifan lokal, kepemilikan atau penguasaan lahan, kondisi ekosistem pesisir, dampak ekonomi dan akses publik atau kepentingan publik.
Kordinator LBH Komnas PHD HAM NTT, Nurkhalik Madjid, menjelaskan ada dugaan pelaksanaan reklamasi Pantai Balauring telah melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.
“Kami mengecam pelaksanaan tersebut, karena ada persoalan HAM yang diabaikan di sana, antara lain merusak lingkungan dan hanya bermanfaat bagi kalangan tertentu, yakni pemodal besar. Melanggar hak rakyat yang dijamin konstitusi UUD 1945,” tegasnya.
Menurut Nurkhalik, reklamasi telah melepaskan hak penguasaan negara atas bumi Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kepada pengusaha properti. Hal tersebut tentu melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
“Reklamasi juga mengurangi wilayah kelola nelayan tradisional dan memperparah pencemaran. Dengan itu, nelayan tradisional kehilangan sumber kehidupannya. Hal ini melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan bagi semua warga negara, “ ungkapnya.
Baca Juga
Lihat juga...