WTM: Konflik Tanah Harus Diatasi dengan Kearifan Lokal

Editor: Koko Triarko

247
MAUMERE – Krisis pangan dan konflik tanah atau pengakuan hak milik atas lahan yang saat ini masih sering terjadi di hampir semua daerah, dan menjadi isu seksi di tengah komunitas pedesaan, hendaknya bisa diatasi dengan berbagai pendekatan yang mampu menghasilkan jalan keluar terbaik bagi para petani.
“Diharapkan, persoalan-persoalan tersebut dapat diatasi dengan berbagai pola pendekatan di masing-masing komunitas, baik melalui intervensi kebijakan lokal maupun kearifan lokal, sesuai situasi dan kondisi komunitas yang ada,” sebut Mus Muliadi, Fasilitator Lapangan Wahana Tani Mandiri (WTM), Senin (4/6/2018).
Mus Muliadi, fasilitator lapangan LSM Wahana Tani Mandiri (WTM). -Foto: Ebed de Rosary
Menurut Mus, untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka dilaksanakan lokakarya yang melibatkan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pertanian dan berada di Flores, mengusung tema berbagi pengetahuan tentang pembangunan yang dipimpin oleh komunitas pedesaan menuju kedaulatan pangan.
“Lokakarya awal ini diselenggarakan oleh beberapa LSM lokal yang bergerak di bidang pertanian, antara lain Yayasan Bina Desa dan Yayasan Tananua yang bermitra dengan Misereor Jerman. Kegiatan Lokakarya ini telah diselenggarakan selama tiga hari di akhir Mei lalu di Ende,” ungkapnya.
Kegiatan Lokakarya ini, terang Mus, merupakan inisiatif beberapa lembaga swadaya masyarakat mitra Misereor di kawasan Indonesia Timur, yang berupaya memperkuat fasilitasi People Led Development (PLD) atau Pembangunan yang Dipimpin oleh Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.
Carolus Winfridus Keupung, Direktur Wahana Tani Mandiri menjelaskan, kegiatan ini dilakukan untuk melihat visi pemerintah, khususnya di bidang pertanian, mulai dari gerakan revolusi hijau dan berlanjut ke swasembada pangan.
“Saat ini dalam masa kepemimpinan Jokowi, dengan program Kedaulatan Pangan (Nawacita), namun realitas lapangan yang terjadi adalah Agro Industri, Konversi lahan, minat menjadi petani menurun, dan terakhir yang terjadi adalah impor pangan,” sebutnya.
Bertolak dari latar belakang persoalan tersebut, tegas Win, sapaannya, maka praktik LSM  adalah bagaimana memampukan petani, baik laki-laki dan perempuan dalam mengelola pangan, mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi. Peserta bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam praktik PLD menuju kedaulatan pangan.
“Peserta dengan lokakarya dapat membangun pemahaman bersama tentang konsep dan strategi perwujutan PLD dan memfasilitasi dan belajar bersama, untuk memperkuat aksi menuju kedaulatan pangan,” paparnya.
Dalam Lokakarya yang berlangsung tiga hari tersebut, hadir beberapa LSM mitra Misereor seperti Yayasan Tananua Flores (Ende), Yayasan Tananua Timor (Sumba Barat Daya), Yakines (Manggarai), Wahana Tani Mandiri (Sikka), Bina Desa (Jakarta) dan Caritas Nasional (Carina, Jakarta).
Baca Juga
Lihat juga...