3 Caleg Ajukan Uji Materiil PKPU

Editor: Mahadeva WS

Kepala Bagian Humas MA Abdullah – Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mencatat, sudah ada tiga calon anggota legislatif (Caleg) mendaftarkan uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) larangan bagi terpidana korupsi menjadi calon legislatif.

“Sampai hari ini sudah ada tiga orang yang mendaftarkan ke MA untuk melakukan uji materil terhadap PKPU terkait larangan bagi terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg),” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, Selasa (10/7/2018).

Ketiga orang tersebut adalah, Pemohon Muhammad Taufik dengan nomor register 43 P/HUM/2018, kemudian Djekmon Amisi dengan nomor register : 44 P/ HUM/2018 dan Wa Ode Hurhayati dengan nomor registrasi 45 P/HUM/2018. Wa Ode Nurhayati merupakan mantan anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.

Menurut Abdullah, siapa pun boleh mengajukan uji materil terhadap PKPU jika merasa dirugikan dengan aturan tersebut. “Secara administratif, siapa pun yang mengajukan uji materiil ke MA bisa diterima, dengan memenuhi aturan dan syarat yang berlaku. Termasuk yang merasa dirugikan aturan PKPU ini,” jelasnya.

Tata cara pendaftaran pengajuan uji materiil, permohonan uji materi didaftarkan ke MA. Pemohon uji materi akan diberi waktu 14 hari untuk melengkapi berkas uji. “Bila berkas permohonan sudah dilengkapi dan teregistrasi, maka akan segera ditunjuk majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Dan karena waktu yang singkat, maka prosesnya sederhana, lagi pula yang diuji adalah normanya bukan dalil dan alasannya,” jelasnya.

KPU telah menerbitkan PKPU No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam aturan tersebut, pada pasal 4 ayat (3) disampaikan Partai Politik yang melaksanakan seleksi calon legislatif tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Selain itu, dalam Pasal 6 ayat 1 huruf e, partai politik juga harus menandatangani dan melaksanakan pakta integritas terkait ketentuan pasal 4 ayat (3) tersebut. Sementara syarat bakal calon anggota legislatif, sesuai dengan pasal 7, huruf g, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Lihat juga...