Ambang Batas Pencapresan Kembali Digugat di MK

Editor: Koko Triarko

246
Effendi Gazali -Foto: M Hajoran
JAKARTA — Ambang batas pencapresan (presidential threshold) yang diatur di Pasal 222 UU No. 7/2017 tentang Pemilu, kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Dasar Negara Pancasila sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
“Kita mengajukan uji materi Pasal 222 UU Pemilu ini dengan alasan yang baru, belum pernah dilakukan oleh Pemohon mana pun kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, ini jelas merupakan pendekatan baru, pengujian baru, atau penggunaan batu uji baru dengan alasan baru,” kata Effendi Gazali,  Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali, kepada wartawan, di Gedung MK Jakarta, Senin (9/7/2018).
Effendi Gazali menjelaskan, andaikan Pemohon dianggap menerima Pasal 222 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum ini, dibentuk atas basis Open Legal Policy dari pembentuk undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dalam konteks Pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, namun pelaksanaannya tidak akan membawa kerugian konstitusional kepada warga negara mana pun, jika dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi mulai berlaku pada Pemilihan Serentak Presiden dan DPR pada 2024 atau lima tahun yang akan datang.
“Karena sejak UU Pemilu ini dinyatakan berlaku 16 Agustus, warga negara sudah mengetahui serta dianggap mengetahui, bahwa ketika melakukan hak pilihnya untuk Pemilu DPR 2019,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengatakan, hal itu sekaligus akan dihitung sebagai bagian dari ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold) oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 2024.
Namun, katanya, tidak demikian halnya jika Pasal 222 UU Pemilu ini dinyatakan dapat berlaku langsung pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR pada 2019.
“Pasal 222 ini akan membohongi warga negara dan memanipulasi hasil hak pilih warga negara dalam Pemilu DPR 2014. Karena pada masa sebelum hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan hak pilihnya untuk Pemilu DPR 2014 (yakni 8 April 2014), tidak pernah sekali pun diberikan informasi atau hak atau kewajiban oleh undang-undang atau peraturan mana pun, terutama oleh undang-undang tentang hal tersebut yang berlaku sebelumnya,” sebutnya.
Effendy mengatakan, dalam UU No. 42/ 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau UU No. 8/2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD), bahwa hal tersebut sekaligus akan dihitung sebagai bagian dari persyaratan ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold) oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 2019.
“Padahal, Komisi Pemilihan Umum sejak 2012 sudah mematok anggaran operasional Pemilu 2014, sebesar Rp8,907 triliun, yang memasukkan di dalamnya anggaran sosialisasi kepada pemilih. Padahal, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan sosialisasi kepada pemilih sejak 2013, dengan setidaknya memasang spanduk-spanduk di setiap kecamatan, yang dilanjutkan sampai ke kereta api dan sebagainya,” ungkapnya.
Baca Juga
Lihat juga...