Anggota DPRD Sikka Protes Penertiban Kapal Penumpang

Editor: Mahadeva WS

302

MAUMERE – Anggota DPRD Kabupaten Sikka Syarifudin memprotes upaya penertiban yang dilakukan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Laurens Say Maumere. Syahbandar melarang Kapal Motor (KM) Tradisonal Mismawati 2 yang hendak berlayar ke pulau Pemana dari pelabuhan Laurens Say Maumere, Senin (9/7/2018).

“Saya kesal dan marah-marah sebab kenapa sebelumnya kapal lain yang berlayar dan mengangkut penumpang sebanyak 100 orang lebih ke pulau Pemana bisa berlayar. Sementara kapal Mismawati 2 yang mengangkut penumpang 70 orang lebih dilarang berlayar,” sebut politisi dari PKB tersebut, Rabu (11/7/2018).

Syarifudin mengaku dirinya kesal dan marah-marah ketika mengetahui kapal tersebut ditahan. Setelah mendapat informasi dari penumpang, Dirinya datang ke pelabuhan Laurens Say Maumere dan bertengkar dengan kepala KSOP Laurens Say Maumere.

“Kapal-kapal ke Palue tidak ditahan meski kelebihan muatan sementara kapal ke Pemana ditahan dan para penumpang termasuk keluarga saya sudah 3 jam di kapal dan kelaparan. Saya tidak terima, saya kan juga orang pelayaran. Apalagi sebagai anggota dewan saya melakukan fungsi pengawasan,” sebutnya.

Syarifudin menilai, seharusnya penertiban dilakukan oleh Syahbandar sejak awal menjabat. “Kenapa tidak sejak awal dia bertugas sudah lakukan penertiban,kenapa baru sekarang ada penertiban. Berarti 11 bulan sebelumnya Dia kemana saja, apa tidak tahu ada banyak pelanggaran. Jangan pilih kasih dalam melakukan penertiban sebab kapal ke Palue tidak ikut ditertibkan,” tuturnya.

Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Laurens Say Maumere,Anis Kumanireng. Foto : Ebed de Rosary

Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Laurens Say Maumere, Anis Kumanireng saat ditemui Cendana News di kantornya menjelaskan, KM Tradisional Misnawati 2 hanya boleh mengangkut 30 orang penumpang sesuai kapasitas yang ditentukan.

“Tapi saat dicek ternyata jumlah penumpangnya 80 orang dan sangat jauh di atas kapasitas yang disetujui. Selain itu, kapal kayu ini juga memuat 10 sepeda motor di bagian depannya yang seharusnya tidak diperbolehkan,” tegasnya.

Anis menyesalkan sikap anggota DPRD Sikka yang seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan bukan malah marah-marah dan adu mulut dengan Dirinya disaksikan penumpang dan masyarakat umum. Sudah mengetahui  kapal tersebut melanggar aturan kenapa harus dibela.

“Seharusnya sebagai anggota dewan beliau harus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, bukan malah membela orang yang salah dan membiarkan terjadinya pelanggaran. Setelah dibawa ke kantor dan dijelaskan baru beliau paham dan minta maaf,” terangnya.

Selain kelebihan penumpang, kapal tersebut pun hanya memiliki 26 life jacket atau baju penolong yang layak dipergunakan. Saat dilakukan pemeriksaan sementara empat baju penolong lainnya sudah rusak. Harusnya baju penolong yang tersedia disesuaikan dengan kapasitas penumpang dan dalam keadaan baik.

“Kami berharap agar pemilik kapal penumpang tradisonal lainnya segera mendaftarkan kapal mereka agar dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan surat. Para nahkoda juga harus mentaati ketentuan pelayaran dan jangan mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditentukan,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...