Anies Dukung Tindakan Hukum Atasi Peredaran Narkoba

Editor: Makmun Hidayat

219

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian langsung mengambil tindakan, apabila menemukan indikasi adanya peredaran narkoba di tempat hiburan malam.

Hal tersebut diungkapkan Anies saat menanggapi data BNN yang disebutkan Irjen Pol Arman Depari, diduga terdapat peredaran narkoba di dua wilayah di DKI Jakarta, yakni Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

“Menurut saya begini, bila perlu melakukan langkah tindakan hukum langsung bergerak saja. Kami turut mendukung, karena wewenang untuk melakukan tindakan ada pada aparat kepolisian,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).

Ada lima tempat hiburan malam yang diincar oleh BNN terkait adanya peredaran narkoba, seperti di Jakarta Utara. Menurut Arman Depari, Jakarta Utara merupakan salah satu wilayah yang penggunaannya tertinggi. Anies pun mengaku siap untuk ikut menindaklanjutinya dan akan berkoordinasi dengan BNN.

Menurut Anies pencegahan peredaran narkoba dan penurunan pengguna narkoba di DKI Jakarta akan menjadi indikator kinerja dari para wali kota di lima wilayah DKI.

“Ya, ini adalah salah satu pekerjaan rumah (PR) yang saya berikan kepada wali kota baru. Apa PR-nya, adalah soal pengamanan lingkungan masyarakat kita,” tuturnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menginstruksikan kepada lima wali kota baru untuk mendatangi warga. Mereka diminta melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat setiap malam, agar bisa mengaktifkan pengamanan lingkungan masyarakat dari peredaran dan penggunaan narkoba.

“Penanganan narkoba itu ada dua sisi, yaitu supply dan demand-nya. Sisi supply-nya dikerjakan oleh BNN dan kepolisian, karena mereka mampu memangkas peredaran narkoba. Sisi demand-nya atau pengguna, kita harus menjaga agar jangan masyarakat mencari narkoba. Dan kita harus menurunkan potensi pengguna yang baru,” jelasnya.

Untuk mencegah timbulnya pengguna narkoba baru, Anies menekankan wali kota harus bekerja mengaktifkan kerja sama dengan RT dan RW, serta lembaga masyarakat kelurahan (LMK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) agar menjadi benteng di tiap-tiap kampung.

“Sekarang kami coba aktifkan melalui wali kota, ditugaskan itu dan kami ingin nanti bekerja sama dengan RT, RW, LMK, dan FKDM, untuk bisa menjadi benteng di tiap-tiap kampung, dalam mencegah dan melaporkan bila ada kejadian dan waspada atas potensi ini,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga meminta kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI lebih serius dalam mengawasi tempat hiburan malam yang berpotensi menjadi tempat peredaran dan penggunaan narkoba.

“Itu salah satu yang harus kita perhatikan, jadi Disparbud harus serius mengawasi. Tidak bisa lagi kita tidak serius mengawasi itu,” tegasnya.

Sementara itu, BNN menyebutkan angka prevalensi berjumlah 1,7% atau setara 3,4 juta orang di Indonesia selama tahun 2017. Salah satu provinsi yang angka prevalensi paling tinggi ada di DKI Jakarta.

“BNN Kota Jakarta Utara melaksanakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional dengan apel siaga, pemusnahan dan pelepasan balon yang merupakan bentuk implementasi pencegahan narkoba,” ujar Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol Dunan Ismail, saat peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Danau Sunter, Jakarta Utara.

Dia menyebutkan apel siaga yang dilaksanakan oleh jajaran stakeholder di Jakarta Utara dapat menjadi contoh dan diharapkan disambut respon positif oleh masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

“Angka Prevalensi 1,7% atau 3,4 juta secara nasional. Dan DKI itu cukup besar di rangking 1. Tangkapan banyak di Jakarta Utara, tapi itu masih baru yang muncul dipermukaan, masih banyak yang beredar di bawahnya,” katanya.

Dari hasil penelitian BNN, 50% pengguna narkoba itu coba-coba. Dan para pengedar saat ini mulai mengarahkan sasarannya kepada anak usia dini mulai dari tingkat PAUD sampai Sekolah Dasar.

Baca Juga
Lihat juga...