Anies Sebut, Pencopotan Wali Kota Bukan Barang Baru

Editor: Mahadeva WS

347
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Foto Dok. CDN

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, pencopotan Wali Kota di DKI merupakan bagian dari skema besar untuk pengembangan birokrasi. Perubahan promosi, mutasi, rotasi, merupakan hal yang pasti akan terjadi di dalam sebuah organisasi apalagi dalam organisasi sebesar Pemprov DKI.

“Jadi bukan barang baru. Karena itu tidak perlu kaget, tidak perlu heran, ojo gumunan, ojo kagetan, karena ini normal saja dalam sebuah organisasi. Pasti akan ada rotasi,” ucapnya di Balai Kota DKI, Selasa (17/7/2018).

Dia mengatakan, seharusnya masyarakat dan media tidak perlu kaget dengan hal tersebut. Pencopotan sejumlah pejabat di DKI dilakukan oleh panitia seleksi. Dan itu dimulai dengan membuat panitia rotasi dan mutasi, yang diatur dalam Kepgub No.1012 tertanggal 8 Juni 2018. Dimulai dengan membuat panitia rotasi dan mutasi. Kemudian dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB dan Komisi ASN. “Kami review atas kinerja berdasarkan data assesment center di BKD kemudian data kinerja,” ungkapnya.

Anies mengatakan, proses penyegaran wali kota yang dilakukan sudah melalui tahapan seleksi. Dan ada catatan yang menjadi dasar penilaian. “Tentunya ada kita dapat catatannya, ada record-nya. Saya tuh berkomunikasi dengan KASN. Cuma, saya tidak berkomunikasi kepada publik. Tetapi bukan berarti kami tidak berkomunikasi. Karena itu, yang kami jalankan ini benar,” jelas Anies.

Dari panitia seleksi, dilakukan pengusulan dan pemetaan pejabat tinggi Pratama di Pemprov DKI jakarta. Kemudian dilakukan pembahasan, kalibrasi hingga akhirnya finalis nama. Tak hanya itu, Anies juga menyebut, soal batas usia pensiun PNS di 58 tahun. Sehinga saat menginjak usia tersebut harus dilakukan pergeseran jabatan.  “Ini supaya organisasi bisa terus berjalan dan pencopotan itu salah satu rekomendasi,” ujarnya.

Soal tak diberi jabatan, Anies menambahkan, pejabat yang diberhentikan di tempatkan sebagai staf di BPSDM. Semuanya kecuali yang usianya sudah di atas 58 tahun. Pasalnya, PNS pensiun di usia 58 tahun. “Bila sedang menjabat dijadikan jadi 60 tahun eselon itu posisi. Kalau dia tidak dalam posisi itu, harus pensiun jangan dibalik logikanya,” kata Anies.

Anies mengatakan pencopotan wali kota kali ini dijadikan bahan evaluasi. Dari keputusannya itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menganggap bisa melihat kualitas rekan kerja. “Bagi saya, ini juga ujian kok, ujian siapa? Ya ujian. Ya, biasa dalam birokrasi itu ada keputusan dijalankan. Dan di situ ada yang kita bisa kemudian me-review kok, bagaimana orang bisa bereaksi terhadap keputusan. Malah itu membantu memberikan masukan kepada saya, mana yang bisa ajak kerja sama, mana yang saya tidak bisa kerja sama. Nggak apa-apa, nanti prosedurnya kita cek,” paparnya.

Anies menyebut, dalam proses perombakan tersebut, Dia menelepon satu per satu wali kota yang diganti. “Kalau soal pengiriman (whatsapp), tanya (ke yang bersangkutan), ya. Semua wali kota saya telepon satu-satu. Bahkan saya sampaikan kepada semua bahwa karena ini keputusan cepat, fasilitas-fasilitas yang diperlukan, kan mereka tinggal ada yang di rumah dinas atau tidak, saya sampaikan kepada Biro Umum, Tapem (Tata Pemerintahan), semua saya instruksikan fasilitasi agar transisinya itu smooth, saya telepon, bicara semuanya,” sambungnya.

Pasca pencopotan beberapa wali kota mengaku belum mendapat surat resmi pencopotan. Bahkan, mereka yang belum mendapat penugasan baru mengaku tidak mendapat tunjangan. “Suratnya nanti dicek prosedur saja, tidak ada pelantikan sebelum ada keputusan, jadi sudah ada SK-nya. Sudah semua tanda tangan, tapi karena ini berjalan cepat, jadi nanti saya cek administrasinya,” tuturnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, sebenarnya perombakan pejabat sepenuhnya hak gubernur. Dia tak mengetahui persis kondisi yang terjadi. “Saya malah enggak tahu. Itu hak sepenuhnya gubernur ya. Pergantian-pergantian SKPD termasuk pejabat eselon I, II, itu hak gubernur,” kata Tjahjo di kantornya.

Tjahjo menyebut, persoalan pencopotan wali kota melalui telepon dan aplikasi whatsapp apakah sesuai aturan atau tidak, harus melihat UU ASN. Dia yakin persoalan itu hanya masalah teknis saja. “Kalau soal telepon dulu, surat dulu, teknis saja. Tidak ada masalah,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.