APPI Uji UU Dikti Terkait Aturan Pendidikan Profesi

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

188
Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI), Sabela Gayo mengajukan uji materiil Undang-Undang Pendidikan Tinggi di MK. Foto: Ist

JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI), Sabela Gayo mengajukan uji materiil Undang-Undang (UU) No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Sejumlah pasal yang diuji di antaranya Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan pasal lainya.

Sabela meminta agar asosiasi profesi adalah satu-satunya organisasi yang berhak dan berwenang secara hukum dan perundang-undangan dalam memberikan pendidikan profesi. Karena menurutnya, APPI sebagai badan hukum perkumpulan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Aturan mengenai pendidikan profesi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) telah membatasi ruang gerak APPI dan merampas hak konstitusional APPI. Hak yang dimaksud, yakni untuk mengembangkan diri melalui program-program pendidikan dan pelatihan pengacara pengadaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anggotanya.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang pada intinya mewajibkan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Hukum minimal terakreditasi B bertentangan dengan penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi,” kata Sabela saat sidang uji materil UU Pendidikan Tinggi di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Lebih jauh ia mengatakan, penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi tersebut membuktikan bahwa organisasi profesi-lah yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab dalam menjalankan pendidikan profesi dan bukan sebaliknya seperti yang selama ini yang terjadi di lapangan. Sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 tersebut bahwa Perguruan Tinggi yang justru seolah-olah berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi.

“Kami meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa pendidikan profesi bukan merupakan ruang lingkup dari pendidikan tinggi sebagaimana yang telah diatur oleh UU Pendidikan Tinggi,” sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan kewenangan absolut dari asosiasi profesi dalam menentukan standar mutu dan prosedur sertifikasi pendidikan profesi yang sesuai dengan bidang profesinya masing-masing dan bukan merupakan kewenangan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan profesi.

Bukan hanya itu, ia menyatakan bahwa Perguruan Tinggi tidak berhak dan tidak berwenang dalam memberikan gelar profesi.

“Menyatakan bahwa Asosiasi Profesi adalah satu-satunya organisasi berhak dan berwenang memberikan gelar profesi,” ujarnya.

Baca Juga
Lihat juga...