Badan Promosi Pariwisata Sikka, Cari Akses Dana Swasta

Editor: Satmoko Budi Santoso

304

MAUMERE – Lembaga unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) kabupaten Sikka diharapkan untuk mulai melakukan pencarian dana di luar dari dana pemerintah untuk dipergunakan mempromosikan pariwisata kabupaten Sikka.

“Badan ini harus lebih proaktif mencari sumber dana dari luar, bukan saja dari pemerintah agar bisa dipergunakan untuk mempromosikan pariwisata kabupaten Sikka,” tegas Gregorius Nago Bapa, ketua DPRD Sikka, Senin (23/7/2018).

Dikatakan Us, sapaannya, DPRD Sikka sangat apresiasi dengan adanya pembentukan badan ini di kabupaten Sikka. Badan ini harus mempersiapkan secara lengkap dan terperinci programnya agar pembangunan pariwisata di kabupaten Sikka bisa maksimal.

Ketua DPRD Sikka Gregorius Nago Bapa. Foto : Ebed de Rosary

“Tentunya lembaga dewan sangat mendukung lembaga ini dan pengajuan dana untuk program promosi pariwisata akan dikaji di komisi agar bisa dikucurkan sesuai peruntukan,” tegasnya.

Sementara itu, Heny Doing, anggota DPRD Sikka mengatakan, hadirnya lembaga di luar pemerintah tentu sangat bagus apalagi kepengurusan di lembaga ini merupakan orang-orang yang berkompeten dan selama ini selalu bergelut dalam dunia pariwisata.

“Yang mengetahui secara jelas kondisi pariwisata tentunya pegiat pariwisata itu sendiri bukan pemerintah. Sehingga kalau pemerintah yang melakukan promosi pariwisata tentu tidak efektif dan lebih efektif dilakukan oleh orang yang setiap hari bergelut di dunia pariwisata itu sendiri,” sebutnya.

Untuk itu, Heny meminta, agar segala usulan pengajuan anggaran oleh badan ini bisa diteruskan ke komisi 3 yang membidangi pariwisata. Tentunya usulan pengajuan dana tersebut akan dilihat dan dikaji terlebih dahulu oleh dewan.

“Pastinya tidak semua anggaran yang diajukan disetujui sebab lembaga ini baru bekerja dan belum diketahui kinerjanya. Saya berharap hadirnya lembaga ini bisa membuat pariwisata Sikka bisa lebih berkembang,” ungkapnya.

Heribertus Ajo, selaku ketua Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah kabupaten Sikka saat ditemui Cendana News menjelaskan, lembaga ini terbentuk sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan baru mulai bekerja setelah dilantik wakil bupati Sikka bulan April 2018 lalu.

“Sebagai badan mitra pemerintah dan dibentuk dengan fasilitasi pemerintah tentunya dibutuhkan dukungan finansial dan moril. Tapi yang terpenting harus ada pemahaman promosi pariwisata seperti apa yang akan dilakukan oleh lembaga ini,” sebutnya.

Tapi yang terpenting tegas Heri, keinginan global menghendaki semua pelayanan harus berbasis turisme sehingga pihaknya harus mempersiapkan diri. Harus lebih melihat kepada kualitas promosi yang baik sebab promosi secara harafiah sudah berjalan namun promosi secara kualitas ini yang sedang kita rencanakan.

“Sorotan pariwisata Flores dan NTT secara umum mendapat perhatian khusus dengan dibentuknya Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo yang akan berdampak kepada pembangunan pariwisata di Flores dan NTT,” jelasnya.

Secara umum mentalitas masyarakat Flores dan NTT harus diubah. Artinya, pelayanan kepada wisatawan harus lebih ramah sehingga terbentuk Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo yang akan berdampak banyak bagi pariwisata di kabupaten lainnya baik di Flores maupun di NTT.

“Pelayanan kepada wisatawan yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Sebab wisatawan datang ke sebuah daerah dia ingin berlibur atau bertamasya sehingga membutuhkan kenyamanan, ketenangan dan keamanan. Kalau tidak aman wisatawan tersebut tidak merasa nyaman, maka tentunya dia tidak akan datang kembali,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...