banner lebaran

Banggar DPR Dalami Peningkatan Pos Anggaran RAPBN 2019

160
Ilustrasi - Dok: CDN
JAKARTA – Badan Anggaran DPR RI, mendalami beberapa isu penting yang terkait dengan permasalahan peningkatan pos anggaran dari sejumlah sektor anggaran dalam RAPBN 2019.
“Kami melakukan pembahasan asumsi yang terjadi saat ini. Beberapa isu yang bakal dikaji mendalam, antara lain, ketahanan pangan, penyelenggaraan pemilu, dan nilai tukar rupiah,” kata Ketua Badan Anggaran DPR RI, Azis Syamsuddin, dalam rilis di Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Ia mengungkapkan, hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat Indonesia menyelenggarakan pemilu legislatif dan presiden pada tahun depan.
“Khususnya anggaran pemilu harus jadi perhatian untuk mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Ini penting demi terselenggaranya pemilu yang lebih berkualitas,” ucapnya.
Sebagaimana diwartakan, pemerintah mengusulkan anggaran belanja kementerian/lembaga pada 2019 sebesar Rp838,6 triliun atau turun sedikit dibandingkan dengan pagu indikatif di 2018 yang sebesar Rp847,4 trililun.
Dari angka tersebut, dilaporkan terdapat sejumlah kementerian/lembaga yang mengajukan pagu indikatif terbesar di RAPBN 2019, yakni Kementerian Pertahanan sebesar Rp106,1 triliun, Kementerian PUPR sebesar Rp102,0 triliun, Polri sebesar Rp76,9 triliun, dan Kementerian Agama sebesar Rp63,0 triliun.
Sebelumnya, Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI telah menyepakati asumsi makro dan target pembangunan dalam pembicaraan pendahuluan terkait penyusunan RAPBN 2019.
“Kami telah mencatat apa yang telah disampaikan oleh pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI, dan nanti akan kami gunakan untuk penyusunan nota keuangan,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6).
Dalam rapat kerja, disepakati rentang pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen, inflasi 2,5-4,5 persen (yoy), nilai tukar Rp13.700 sampai dengan Rp14.000 per dolar AS, dan suku bunga SPN 3 bulan 4,6-5,2 persen.
Kemudian, terkait target pembangunan disepakati tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9,5, rasio gini 0,38-0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,98.
Asumsi makro dan target pembangunan tersebut nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk menyusun Nota Keuangan RAPBN 2019.
“Tentu masukan dan berbagai pandangan dari pimpinan dan para anggota, akan kami perhatikan di dalam penyusunan Nota Keuangan tersebut,” ujarnya. (Ant)
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.