banner lebaran

BAP DPD Perjuangkan Pemutihan Rekomendasi BPK di Sumbar

Editor: Mahadeva WS

210
Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar/Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memperjuangkan pemutihan kerugian daerah temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pemutihan tersebut dilakukan pada penilaian keuangan tahun anggaran berikutnya.

“Kita akan bantu, syaratnya ada tiga. Pemerintah daerah harus melaporkan secara tertulis pada kita,” sebut Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar usai menggelar pertemuan BAP DPD RI dengan Pemprov Sumbar, Jumat (13/7/2018).

Dikatakannya, tiga indikator yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar diperjuangkan DPD RI adalah memenuhi syarat, memenuhi prosedur dan dengan sistem yang sesuai dengan wewenang DPD.

Menurutnya, rekomendasi BPK RI tidak semuanya dapat dikembalikan oleh pemerintah daerah. Seperti penerima bantuan sosial yang diterima oleh orang yang sudah tidak ada, meninggal atau pailit. Hal itu akan menjadi beban pemerintah daerah secara terus-menerus, sehingga harus direkomendasikan kerugian daerah tersebut untuk dihapuskan.

Diungkapkannya, pengembalian kerugian daerah berdasarkan rekomendasi BPK masih rendah baru mencapai Rp5,56 triliun atau 19,8 persen. Sementara secara keseluruhan rekomendasi BPK pengembalian kerugian daerah mencapai Rp28,06 triliun. Sehingga Rp13,29 triliun belum dikembalikan.

Sumbar menjadi daerah yang menindaklanjuti rekomendasi BPK paling tinggi. Kendati demikian, jumlahnya baru mencapai 47 persen atau senilai Rp316,3 miliar. Dari jumlah itu, Kabupaten Sijunjung mencapai Rp6,48 miliar atau 88 persen. Kemudian yang terendah adalah Solok Selatan dengan total Rp4,9 miliar atau 9,25 persen.

Kabupaten dan kota yang paling tidak patuh dengan rekomendasi BPK adalah limapuluh kota. Baru mengembalikan Rp8,6 miliar dari total rekomendasi Rp36,9 miliar. Sementara rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti pemda se-Sumbar mencapai Rp2,25 miliar atau 0,34 persen dari total rekomendasi yang mencapai Rp662,7 miliar.

Gubernur Irwan Prayitno sebelumnya mengatakan, Pemprov Sumbar serius dalam upaya merespon rekomendasi BPK RI. Bahkan, Dirinya sudah mengintruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk secepatnya menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan batas waktu yang diberikan. “Secara prinsip kita komit dengan rekomendasi BPK tersebut. Kita juga sudah minta inspektorat untuk selalu mengawasi pelaksanaan keuangan,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.