Bawaslu Sulteng Ingatkan Bacaleg tak Kampanye di Luar Jadwal

194
Bawaslu RI, ilustrasi -Dok: CDN
PARIGI – Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tengah, mengingatkan para bakal calon legislatif yang ikut berkompetisi di Pemilu 2019 agar tidak berkampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan penyelenggara.
“Ketika ada pemasangan alat peraga kampanye maupun penyebaran bahan kampanye di tempat umum belum pada waktunya, tentu pengawas Pemilu mewaspadai itu sebagai potensi pelanggaran,” ungkap Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, di Parigi, saat meninjau pendaftaran bakal calon di KPU setempat, Selasa (17/7/2018) malam.
Berdasarkan jadwal dan tahapan sesuai dengan peraturan KPU, kampanye mulai berjalan 23 September 2018 sampai dengan 14 April 2019 serentak di seluruh Tanah Air.
Husen memaparkan, Bawaslu juga akan mewaspadai kampanye di luar jadwal berpotensi pidana di media massa cetak, elektonik. Jika itu ditemukan, maka yang bersangkutan berhadapan dengan proses hukum.
“Karena itu, bakal calon jangan menganggap remeh peringatan ini dan bisa berimbas pembatalan sebagai bakal calon,” katanya.
Tahapan Pemilu 2019 saat ini akan memasuki tahap penelitian berkas administrasi bakal calon perorangan oleh KPU, setelah tahapan pendaftaran bakal calon berakhir pada (17/7).
Husen menjelaskan, bakal calon hanya bisa diperbolehkan beraktivitas tidak menggunakan atribut partai serta tidak mengeluarkan kata ajakan memilih salah seorang calon tertentu.
Selain itu, dari hasil pengawasan dilakukan Bawaslu, sejauh ini belum ada ditemukan Bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota mantan narapidana kasus korupsi maupun bekas pengguna narkoba.
Sementara, Bacaleg DPD Dapil Sulawesi Tengah, Bawaslu menemukan adanya indikasi beberapa orang bersangkutan pernah terlibat dan menjadi narapidana kasus korupsi, tetapi yang bersangkutan menarik diri dan tidak mendaftar di KPU Sulteng sebagai bakal calon.
“Selain dokumen-dokumen yang diperoleh oleh pengawas, pengawasan pemilu juga tentunya mengharapkan masukan dan informasi dari masyarakat, apakah bacaleg yang mendaftar pernah terjerat kasus hukum,” tuturnya.
Sejauh ini, dari 25 bakal calon yang memasukkan berkas di KPU, tiga di antaranya memutuskan tidak mendaftar kembali ke tahap selanjutnya, sehingga tercatat tinggal 22 bakal calon.
“Dari 22 bakal calon hanya lima bakal calon memenuhi syarat dukungannya berdasarkan aturan minimal 2.000 dukungan satu bakal calon,” ujarnya. (Ant)
Baca Juga
Lihat juga...