Cari Barang Bukti, Kantor Bupati Labuhanbatu Digeledah KPK

Editor: Satmoko Budi Santoso

166
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta - Foto Eko Sulestyono

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Hingga berita ini ditulis, proses penggeledahan masih terus berlangsung di beberapa lokasi yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan.

Kegiatan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang dilakukan petugas KPK dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Diduga ada penerimaan suap atau gratifikasi yang menjerat Pangonal Harahap (PH), Bupati Labuhanbatu dengan masa jabatan periode 2016 hingga 2021.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, kegiatan penggeledahan dilakukan petugas KPK sejak pagi mulai pukul 10.00 WIB. “Lokasi penggeledahan terkait penyidikan dan pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Labuhanbatu, masing-masing Kantor Bupati dan Pendopo Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu,” jelasnya di Gedung KPK Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Febri menjelaskan kepada wartawan bahwa ada sejumlah barang bukti yang berhasil disita dan diamankan petugas KPK dari sejumlah lokasi. Diantaranya adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anggaran sejumlah proyek strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Penyidik KPK meyakini bahwa Pangonal Harahap telah menerima sejumlah uang yang diduga suap atau gratifikasi sebesar Rp576 juta. Uang tersebut diduga merupakan pemberian Effendy Syahputra, Direktur Utama (Dirut) PT Binivan Konstruksi Abadi, sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi.

KPK menduga bahwa pemberian uang tersebut merupakan bagian dari commitment fee yang dijanjikan sebelumnya sebesar Rp3 miliar. Tujuan pemberian uang suap diduga untuk memuluskan terkait persetujuan perizinan sejumlah proyek di Pemkab Labuhanbatu, Tahun Anggaran (TA) 2018.

Dalam kasus perkara ini, penyidik KPK juga menetapkan Umar Ritonga sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus korupsi, yaitu berperan sebagai pihak perantara suap. Yang bersangkutan patut diduga merupakan salah satu orang penting atau orang kepercayaan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.

Namun, hingga saat ini, Umar masih dicari pihak berwajib karena melarikan diri saat dirinya akan ditangkap petugas KPK. Umar dicurigai masih membawa atau menyimpan sejumlah barang bukti berupa uang suap atau gratifikasi sebesar Rp500 juta yang sebelumnya dicairkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.