Dianggap Menghina, MK Somasi Oesman Sapta

Editor: Mahadeva WS

269
. Sekjen MK M Guntur Hamzah - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Sebagai lembaga negara, Mahkamah Konstitusi (MK) merasa direndahkan dengan ucapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO).

Pernyataan OSO di sebuah acara televisi swasta beberapa waktu lalu, dianggap berterdensi negatif terhadap keputusan MK. Terutama keputusan yang melarang pengurus paryai politik menjadi anggota DPD. Dengan penilaian tersebut, MK merasa perlu melayangkan somasi atau keberatan kepada Oesman Sapta.

“Pernyataan Oesman Sapta dalam acara di salah satu stasiun televisi swasta bertendensi negatif. Maka MK perlu menyampaikan keberatan, dan itu sudah kita sampaikan kepada Beliau tertanggal 31 Juli 2918 kemarin. Keberatan ini diambil berdasarkan permusyawaratan hakim konstitusi,” kata Sekjen MK M Guntur Hamzah, Selasa (31/7/2018).

Guntur Hamzah mengatakan, MK mengambil langkah tersebut setelah pihaknya memutar rekaman acara tersebut secara utuh. OSO memang telah merendahkan martabat hakim konstitusi dan MK sebagai lembaga negara. Surat keberatan sudah diterima oleh Oesman Sapta Odang. Tapi hingga saat ini belum ada klarifikasi dari yang bersangkutan.

MK masih menunggu tanggapan dari OSO, atas pernyataan atau ucapannya yang dianggap menghina MK tersebut. “Surat Keberatan sudah diterima oleh Beliau. Langkah selanjutnya dari MK, tentu kita menunggu respon, kita lihat selanjutnya dari hasil respon Beliau nanti seperti apa,” ujar Guntur.

Sebelumnya, dalam acara talk show dengan tema Polemik Larangan Caleg DPD dari Parpol, di sebuah stasiun televisi swasta pada 26 Juli 2018, termuat pernyataan OSO yang bernada negatif. Baik terhadap MK secara kelembagaan, individu hakim konstitusi maupun putusan MK.

“Karena dalam melaksanakan yurisdiksi mengadili perkara yang masuk dalam kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, MK senantiasa bersikap independen dan imparsial dengan tidak mendasarkan putusan-putusannya berdasarkan kepentingan politik, melainkan selalu berdasarkan pada konstitusi dan hukum,” kata Guntur Hamzah.

Baca Juga
Lihat juga...