Diduga Penuh Kecurangan, Pilgub Maluku Utara Diminta Diulang

Editor: Mahadeva WS

316

JAKARTA – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali meminta, Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar.

AH Wakil Kamal kuasa hukum Pemohon Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba-M Al Yasin Ali – Foto M Hajoran Pulungan

Selain itu, pasangan tersebut juga meminta dilakukan pemungutan suara ulang, karena Pilkada Maluku Utara diduga diwarnai beragam kecurangan. “Pemohon menyatakan, diduga Pasangan Calon nomor urut 1 melakukan kecurangan. Seharusnya mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon bomor urut 1 dan kami meminta pilkada diulang,” ujar AH Wakil Kamal selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara sengketa Pemilihan Gubernur Maluku Utara, Jumat (27/7/2018).

Pasangan Calon Nomor Urut 1 diduga telah berkali-kali melakukan kecurangan. Kamal menyebut, bentuk kecurangan yang dilakukan pada Pilkada 2013, diantaranya politik uang, mutasi Aparat Sipil Negara (ASN), dan memanipulasi data suara.

“Tidak hanya itu, dilakukan pula kecurangan berupa pengusiran terhadap saksi pasangan calon lain. Kecurangan-kecurangan yang sekarang mirip, hanya lebih halus. Modelnya tetapi intimidasi, mengusir, memukul saksi, dan tidak memberikan C1 kepada saksi kami,” paparnya.

Lebih jauh AH Wakil Kamal menyebut, Pemohon memperoleh suara 169.123. Sementara Pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar memperoleh suara 176.993. Merujuk Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No.10/2016, permohonan perselisihan tersebut dapat di proses di MK. “Merujuk Pasal 157 ayat (1) huruf a UU No.10/2016, kami yakin gugatan Pemohon dapat di proses dengan minta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara diulang karena penuh kecurangan,” tandasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (27/7/2018) menggelar sidang pendahuluan sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP) di 35 perkara. Sebelumnya MK menyidangkan 35 perkara lainya pada Kamis (26/7/2018). Untuk pilkada serentak 2018, MK menerima 70 perkara sengketa pilkada dari 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Baca Juga
Lihat juga...