Diperiksa KPK, Idrus Marham tak Tahu Proyek Pembangkit Listrik

Editor: Satmoko Budi Santoso

358
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta - Foto Eko Sulestyono

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai melakukan pemeriksaan terhadap Idrus Marham, Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, menjelaskan bahwa pemanggilan Idrus tersebut merupakan yang kedua dilakukan penyidik KPK setelah sebelumnya yang bersangkutan dipanggil dalam kasus yang sama.

Saat ditanya wartawan, Idrus mengaku, tidak mengetahui terkait aliran dana dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Diduga proyek tersebut merupakan bagian atau rangkaian dari pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan Pemerintah Pusat.

Idrus Marham mengatakan, dirinya sebenarnya tidak tahu terkait proyek pembangunan pembangkit listrik. “Saya tadi diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan penerimaan suap atau gratifikasi terkait proyek pembangunan PLTU Riau 1 untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo,” jelasnya di Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Idrus menjelaskan bahwa selama ini dirinya juga tidak pernah menerima hadiah apa pun dari tersangka lainnya yaitu Eni Maulani Saragih, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Menurut Idrus, sebenarnya kehadiran Eni di Rumah Dinas (Rumdin) Menteri Sosial hanya sekedar memenuhi undangan dalam rangka acara ulang tahun anaknya, namun tanpa membawa hadiah atau kado.

Idrus mengaku sempat ditanya oleh penyidik KPK dengan 20 pertanyaan saat dirinya menjalani pemeriksaan selama hampir 9 jam di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun Idrus tidak bersedia memberikan keterangan secara detil terkait materi pertanyaan selama dirinya diperiksa penyidik.

Hingga saat ini penyidik KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, masing-masing Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo. Eni diduga telah menerima sejumlah uang sebesar Rp4,8 miliar, uang tersebut diduga merupakan pemberian tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo.

Johannes adalah pemilik sekaligus pemegang saham terbesar perusahaan Blackgold Natural Resources Limited. KPK menduga bahwa pemberian uang rersebut diduga untuk memuluskan terkait penandatanganan persetujuan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Dalam kasus ini, petugas KPK sempat melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta. Masing-masing rumah kediaman pribadi Sofyan Bashir (Direktur Utama PLN) dan Kantor Pusat PT. PLN (Persero) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kemudian juga melakukan penggeledahan di Kantor Pusat PT. Pembangkit Jawa Bali (PUB) di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Selanjutnya melakukan penggeledahan di Kompleks Perumahan Anggota DPR yang ditempati Eni Maulani Saragih dan sejumlah lokasi yang diduga merupakan milik Johannes Budisutrisno Kotjo.

Baca Juga
Lihat juga...