Diskominfo Gianyar Gelar Evaluasi dan Monitoring PPID

Editor: Satmoko Budi Santoso

234

GIANYAR – Dengan dikeluarkannya Permendagri nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah RI, kini ada ketentuan yang lebih spesifik lagi tentang pengelolaan informasi di daerah.

Hal ini dipaparkan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali, I Gusti Agung Widiana Kepakisan, selaku narasumber dalam evaluasi dan Monitoring PPID yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar di Gedung PLUT UMKM Bedulu Gianyar, Senin (23/7/2018).

Widiana Kepakisan menjelaskan, dengan dikeluarkannya Permendagri ini ditujukan lebih meningkatkan pedoman pelayanan, informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah dalam negeri dan pemerintah di daerah.

Komisi Informasi Provinsi Bali, I Gusti Agung Widiana Kepakisan, saat menyampaikan pemaparan – Foto Sultan Anshori

Sebelum dikeluarkannya Permendagri nomor 3 tahun 2017, pedoman pelaksanaan PPID berdasarkan pada Permendagri nomor 35 tahun 2010. Tapi, menurut Widiana, untuk Permendagri nomor 3 tahun 2017 ini diatur lebih jelas dan lebih spesifik, mengatur teknis yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah maupun PPID.

“Seperti misalnya siapa yang menjabat sebagai ketua PPID, siapa yang melayani informasi dan dokumentasi, jenis informasi yang diberikan dan siapa yang harus menangani jika terjadi sengketa informasi,” ucap I Gusti Agung Widiana Kepakisan.

Sengketa informasi disini, menurut Widiana, adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundangan.

Jadi dengan sistem informasi dan dokumentasi publik ini akan tersedia layanan informasi dan dokumentasi yang cepat, mudah dan wajar.

“Dalam Permendagri tahun 2017 ini lebih dijabarkan secara terperinci apa yang menjadi tugas, hak dan kewajiban PPID,” tegas Widiana.

Sementara itu, Kabid Pengelolaan Informasi dan Informatika Diskominfo Gianyar, Anak Agung Balik mengatakan, evaluasi dan monitoring PPID yang diikuti oleh Sekdis dari masing-masing OPD terkait dan pelaksana PPID, bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Juga dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintahan Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

“Adanya PPID ini kita tidak boleh lagi menutup-nutupi suatu informasi. Namun juga harus diingat, bahwa dari keterbukaan informasi ini tetap ada sebagian informasi yang tidak boleh disebarkan dengan alasan bahwa jika informasi tersebut diketahui khalayak ramai akan membahayakan keamanan negara,” ucapnya.

Baca Juga
Lihat juga...