banner lebaran

DPRD Balikpapan Mengkaji Perda Bantuan untuk Korban Bencana

Editor: Mahadeva

166
nggota Komisi III DPRD Balikpapan, Sukri Wahid – Foto Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – Masyarakat yang tinggal di lahan kritis tidak dapat mengakses bantuan ketika terjadi bencana. Hal itu dikarnakan, pemberian bantuan terbentur dengan aturan seperti lingkungan hidup.

Dengan kondisi tersebut, DPRD Balikpapan saat ini melakukan kajian untuk mempersiapkan payung hukum pemberian bantuan kepada korban tanah longsor yang selama ini tinggal di lahan kritis. “Sudah jelas sebenarnya warga dilarang mendirikan rumah diatas lahan kritis. Sehingga kemudian menjadi dilematis, jika harus memberikan bantuan. Lalu bagaimana yang sudah bangun dilahan kritis sejak dulu,” tandas Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Sukri Wahid, Jumat (13/7/2018).

Kondisi tersebutlah yang mendorong upaya mempersiapkan payung hukum pemberian batuan untuk warga yang tinggal di lahan krisis tersebut. Sebelum payung hukum atau perda dikeluarkan, sedang dilakukan kajian, aturan apa saja yang bisa dijadikan acuan untuk pembuatan perda yang akan menjadi payung hukum. “Kalau dia kena dampak longsor, pemerintah punya kewajiban untuk merelokasi atau mengganti langsung. Namun harus ada payung hukumnya,” tandasnya.

Dari catatanya, masih banyak warga Kota Balikpapan yang tinggal di lahan kritis. Hal itu dikarenakan, sebagian wilayah Kota Balikpapan berbentuk perbukitan dan lereng yang rawan longsor. Terakhir, sepekan lalu 13 rumah di RT 41 dan RT 48 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota mengalami rusak parah akibat longsor.

Dengan adanya payung hukum, warga yang rumahnya hancur karena tanah longsor, meski berdiri diatas lahan kritis tetap bisa mendapatkan bantuan. “Kalau Dia kena dampak longsor maka itu punya kewajiban Pemerintah Kota untuk merelokasi atau mengganti langsung,” pungkas Sukri Wahid.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.