DPRD Balikpapan-UNAIR Gelar FGD Jaring Masukan

Editor: Koko Triarko

257
BALIKPAPAN  – Untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang pelayanan prima dari Pemerintah Kota Balikpapan, DPRD Balikpapan menggelar Focus Grup Diskusi yang menggandeng Universitas Airlangga (UNAIR), Senin (9/7/2018).
Dari FGD tersebut, tema yang diangkat adalah  pelayanan prima ketenteraman umum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Dalam FGD, terungkap tentang keluhan masyarakat mengenai pelayanan Pajak Bumi Bangunan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Melalui keluhan yang disampaikan per Komisi DPRD Balikpapan akan menelaah satu-satu dari keluhan mereka.
“Komisi melakukan kajian akademis berdasarkan tupoksi masing-masing Komisi. Ada delapan kajian masing-masing komisi,” kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Thohari Aziz,  di sela FGD, Senin (9/7/2018).
Ia mengatakan, DPRD perlu melakukan kajian untuk mendengar masukan dari akademisi maupun masyarakat, khususnya menyangkut pelayanan Pemerintah Kota.
“Nah, ini memang penting semua, ada masukan-masukan dari masyarakat, sehingga apa yang dikaji oleh komisi bersama dengan Universitas ini dapat dilengkapi dengan usulan masukan dari masyarakat di Balikpapan,” tandasnya.
Dengan pelayanan prima, maka akan menjadi indikator sebuah kota yang maju. Misalnya, kata Tohari, terkait pelayanan prima karena semakin berkembangnya Kota Balikpapan tentu akan diikuti dengan tantangan-tantangan yang semakin kompleks.
“Semakin maju dan berkembang sebuah kota, tentunya tantangan semakin banyak, semakin kompleks. Demikian pula tuntutan masyarakat semakin banyak, sehingga pemerintah daerah itu harus menyesuaikan dengan perkembangan kota ini,” tegas Thohari.
Selanjutnya, hasil dari FGD ini nantinya direkomendasikan ke pemerintah kota, apa saja yang akan menjadi perbaikan-perbaikan setelah ada masukan dari masyarakat.
Di tempat yang sama, Asisten I Bidang Pemerintahan, Syaiful Bahri, mengungkapkan masukan-masukan itu akan menjadi perbaikan pelayanan prima oleh Pemerintah Kota.
“Masukan ini kan untuk perbaikan, seperti soal PPDB yang dikeluhkan sistem zonasi dan kita meminimalkan keluhan yang muncul,” bebernya.
Syaiful menambahkan, dari rekomendasi akan dihasilkan dari akademisi, kemudian perbaikan-perbaikan dilakukan untuk menghasilkan pelayanan prima.
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.