DPRD: Iuran Komite Sesuai Kemampuan Wali Murid

Ilustrasi - Murid sekolah dasar - Dok CDN

PANGKALPINANG — Ketua Pansus 14 DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rio Setiady mengatakan iuran uang komite sekolah harus sesuai dengan kemampuan masing-masing wali murid agar tidak membebani keluarga yang kurang mampu.

“Jika kita mengacu pada perda pendidikan dan perwako yang mengatur komite, maka pemungutan iuran komite harus sesuai dengan kemampuan wali murid dan tidak merata,” katanya di Pangkalpinang, Selasa (17/7/2018).

Ia mengatakan sesuai aturannya pungutan iuran komite merupakan subsidi silang, di mana wali murid yang mampu membantu yang tidak mampu.

“Dalam hal ini wali murid yang mempunyai penghasilan besar membayar uang komite juga besar, yang berpenghasilan sedang membayar sedang dan yang tidak mampu tidak usah bayar dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau yang memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS),” katanya.

Menurutnya uang komite sebetulnya sah-sah saja selama sesuai dengan aturan, karena memang ada biaya seperti tenaga guru honor yang tidak cukup hanya ditanggung oleh APBD dan APBN.

“Prinsipnya komite ini adalah ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyokong pendidikan. Tentu niat baik ini harus diakomodasi dan yang jelas komite ini harus transparan dan jelas peruntukannya,” ujarnya.

mengimbau kepada seluruh sekolah agar berhati-hati dalam mengelola dana komite ini dan jangan sampai membebani wali murid dengan tuntutan yang berlebihan.

“Untuk pembangunan fisik saya kira bisa dimaksimalkan dengan APBD atau pemberdayaan potensi alumni sekolah. Sampai hari ini saya juga belum menerima laporan dari masyarakat terkait iuran komite,” katanya. [Ant]

Lihat juga...