DPRD Sikka Minta Pembangunan Puskesmas Kopeta Dihentikan

Editor: Makmun Hidayat

226
Anggota DPRD Sikka, Siflan Angi – Foto: Ebed de Rosary

MAUMERE — DPRD Sikka meminta pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kopeta yang tengah dikerjakan oleh pihak kontraktor untuk dihentikan sementara, mengingat prosedur penggunaan lahan di lokasi pembangunan masih bermasalah, belum ada penyelesaian tukar guling dan pelepasan aset.

“Dasarnya apa sehingga pihak kontraktor pelaksana proyek pembangunan Puskesmas Kopeta melakukan pendropingan material ke lokasi proyek dan langsung melakukan pengerjaan pembangunan padahal proses tukar guling lahan belum selesai dilakukan,” ujar Siflan Angi, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sikka, Senin 23/7/2018).

Ditegaskan Siflan, seharusnya ketika dinas Kesehatan Sikka membutuhkan lahan untuk membangun Puskesmas Kopeta, maka harus dilihat dahulu regulasinya supaya saat diambil tindakan tentunya berdasarkan pada aturan.

“Dari proses yang dilakukan tersebut, saya mengimbau agar menghentikan dahulu proses pembangunan Puskesmas Kopeta. Sebab bila melihat lokasinya dan jumlah harga asetnya di atas Rp500 juta, maka harus ada proses tukar guling dan pengalihan aset terlebih dahulu,” jelasnya.

Kalau prosedurnya bermasalah, tandas Siflan, maka lebih baik dibatalkan atau dipindahkan lokasinya daripada ke depannya bermasalah. Semua tentu tidak ingin ke depan timbul permasalahan maka lebih baik dihentikan dahulu pembangunannya.

“Seandainya lahan tersebut merupakan lahan kosong dan belum ada bangunan apapun di areal tersebut tentu tidak masalah. Tetapi di dalam lahan yang memiliki satu sertifikat tersebut dan dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Sikka telah berdiri gedung pengawas TK dan SD, serta TK Pembina Negeri,” terangnya.

“Ini kesannya ada penyerobotan tanah pemerintah oleh lembaga pemerintah sendiri,” kritik anggota DPRD Sikka 3 periode ini.

Dia menyebut, kejadian ini memalukan sekali, seolah-olah tidak ada kordinasi dan kerjasama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pertanyaan saya, apakah lokasi yang dipergunakan tersebut layak dibangun Puksesmas? Apakah sudah ada survei terlebih dahulu bukan saja ke lokasi tersebut tapi lokasi lainnya? Kan di Maumere masih banyak lahan kosong milik pemerintah kabupaten Sikka,” tuturnya.

Menurut Siflan, lokasi tersebut tidak layak sehingga lebih baik dipindah ke tempat lain yang dinilai lebih layak. DPRD Sikka harus memanggil camat, mantan Plt. Bupati, mantan bupati, pejabat bupati dan lainnya agar permasalah ini bisa diselesaikan.

“Ini camat yang menentukan lokasi pembangunan tersebut. Tolong tunjukan kepada saya aturan mana seorang camat menentukan lahan untuk sebuah pembangunan fasilitas umum milik pemerintah,” ucapnya.

Sementara itu, kepala TK Pembina Negeri, Wilhelmina Woga, SPd.Aud, menjelaskan pihaknya didatangi bendahara Dinas Kesehatan dan bendahara barang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) dan mengatakan TK Pembinan ini mau dieksekusi dan mau dibuatkan berita acaranya.

“Saya disuruh tanda tangan berita acara tersebut, tetapi saya tidak mau tanda tangan sebab harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Plt, Kepala Dinas Pendikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) kabupaten Sikka terlebih dahulu,” sebutnya.

Wilhelmina menambahkan, pihaknya merasa sangat kaget ketika diberikan informasi bahwa di bagian depan gedung sekolanya akan dibangunPuskesmas Kopeta yang baru dan pihaknya diminta untuk pindah ke lokasi Puskesmas Kopeta yang lama.

“Seharusnya anak-anak dicarikan tempat yang layak terlebih dahulu untuk tempat belajar mengajar sementara karena ada aktifitas pembangunan. Tapi hal ini tidak dilakukan dan pekerjaan pembangunan langsung berjalan sejak bulan Juni 2018 lalu,” sesalnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.