Empat Hari Dibuka, Sudah 3 Gugatan Pilkada Masuk ke MK

Editor: Mahadeva WS

244
Juru Bicara MK Fajar Laksono – Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Empat hari dibuka, Mahkamah Konsitusi (MK) menerima tiga gugatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Pendaftaran gugatan hasil Pilkada di MK mulai dilayani pada 3 Juli lalu.

“Baru ada tiga yang mengajukan gugatan perselisihan hasil pilkada ke MK per hari ini (Jumat, 6/7/2018), setelah empat hari di buka pendaftaran registrasi gugatan sengketa hasil pilkada,” kata Juru Bicara MK Fajar Laksono, Jumat (6/7/2018).

Ketiga daerah tersebut adalah Kota Tegal, Kota Pare-Pare dan Kota Gorontalo. Di ketiga daerah yang mengajukan gugatan hasil pilkada, registrasi pendaftaran permohonan sudah diterima dan selanjutnya akan diproses apakah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh MK.

Fajar menyebut, minimnya pendaftaran permohonan gugatan perselisihan hasil pilkada hingga hari keempat, disebabkan masih banyak KPUD di daerah yang belum mengumumkan hasil pilkada. Disamping itu juga, para calon kepala daerah yang ingin mengajukan gugatan perselisihan hasil pilkada harus menyiapkan persyaratan serta alat bukti.

Tercatat baru 26 KPUD yang mengumumkan dan menetapkan hasil pilkada. Sementara tercatat ada 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak. “Hal terpenting dalam syarat pengajuan permohonan sengketa pilkada, harus memiliki selisih 0,5 persen sampai dengan 2 persen sesuai jumlah penduduk daerah setempat dari total hasil rekapitulasi penghitungan suara sah yang ditetapkan KPUD setempat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Fajar mengatakan, persyaratan ini diatur dalam Pasal 158 UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada dan Peraturan MK. Sehingga yang memenuhi syarat yang akan diproses selanjutnya ke sidang pendahulu.

“Pendaftaran gugatan perselisihan hasil pilkada sudah kita mulai 3 Juli dan akan berlangsung hingga 11 Juli. Setelah itu, pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan sengketa pilkada tanggal 12-17 Juli. Lalu, perbaikan kelengkapan berkas para pemohon tanggal 16-20 Juli,” pungkasnya.

Baca Juga
Dugaan Korupsi Sea Games, Kejagung Panggil Pihak T... JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung), memastikan akan memanggil semua pihak, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi, penggunaan dan pengelolaan ...
KPK Izinkan Syahri Mulyo Dilantik Sebagai Bupati JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengizinkan Syahri Mulyo, mengikuti acara pelantikan dirinya sebagai Bupati Tulunggung di Jakarta, Selas...
Tabur 31.1, Kejagung Tangkap 170 Buronan JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung), sejak Januari hingga September 2018 telah mengamankan 170 buronan yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpida...
MA Buka 937 Formasi CPNS JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) memanggil putra-putri terbaik bangsa yang ingin menjadi abdi negara di bidang peradilan. Terdapat 937 formasi Calon Pega...
Kasus Pelanggaran HAM Berat, Jaksa Agung Tawarkan ... JAKARTA – Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi di masa lalu, akan terus ditagih,  siapa pun yang memegang tampuk pemerintahan....
Jaksa Agung Meminta Alex Nurdin Kooperatif JAKARTA – Jaksa Agung, HM Prasetyo meminta, mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Nurdin, bersikap kooperatif dengan jaksa. Dalam hal ini, me...
KPK Panggil Lima Tersangka Suap DPRD Malang JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil lima tersangka kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P)...