Eni Maulani Saragih Ditetapkan KPK Tersangka Korupsi

Editor: Makmun Hidayat

316

JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Eni Maulani Saragih (EMS) sebagai tersangka kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berupa penerimaan suap atau gratifikasi.

Eni diduga meminta sejumlah uang kepada pihak swasta atau rekanan sebagai syarat untuk memuluskan persetujuan terkait anggaran proyek pembangunan pembangkit listrik.

Yang bersangkutan diduga telah menerima suap sebesar Rp500 juta, yang merupakan bagian dari commitment fee terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1, Provinsi Riau.

Eni diketahui merupakan Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode masa jabatan 2014 hingga 2019. Eni diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai anggota dewan.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat menggelar jumpa pers di Gedung KPK Merah Putih Jakarta, menjelaskan penetapan tersangka EMS merupakan hasil pemeriksaan dan pengembangan yang dilakukan penyidik, setelah sebelumnya petugas KPK melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sejumlah lokasi di Jakarta.

Barang bukti berupa dokumen dan uang tunai sebesar Rp500 juta yang disita KPK saat OTT di Jakarta – Foto: Eko Sulestyono

Menurut Basaria, hingga malam ini total ada 12 orang terjaring OTT berhasil ditangkap dan diamankan di sejumlah lokasi. Mereka sempat menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan penyidik selama 1 X 24 jam di Gedung KPK Merah Putih.

“EMS (Eni Maulani Saragih), Anggota Komisi VII DPR RI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap atau gratifikasi, selain itu KPK juga menetapkan seorang tersangka lainnya yaitu JBK (Johannes Budisutrisno Kotjo), pemegang saham PT. Blackgold Natural Resources Limited,” kata Basaria Panjaitan di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (14/7/2018).

Menurut Basaria, penerimaan uang Rp500 juta tersebut, sebenarnya merupakan pemberian yang ke 4 dari total commitment fee yang dijanjikan sebelumnya. Total nilai uang yang telah disepakati sebelumnya diperkirakan mencapai Rp4,8 miliar, saat ini KPK sedang mendalami terkait aliran dana uang suap atau gratifikasi mengalir ke mana.

Tersangka EMS sebagai pihak penerima suap disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tersangka JBK sebagai pihak pemberi suap atau penyuap disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Baca Juga
Lihat juga...