Freeport Lepas Saham 51 Persen untuk Indonesia

Editor: Mahadeva WS

360

JAKARTA – PT. Freeport McMoRan Indonesia bersama PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) akhirnya sepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Head of Agreement (HoA) pelepasan kepemilikan saham Freeport.

Freeport melepas saham sebesar 51 persen untuk Pemerintah Indonesia yang nantinya akan dilakukan secara bertahap. Penandatanganan kesepakatan bersejarah tersebut dilakukan secara langsung oleh CEO PT. Freeport Indonesia Richard Adkerson dan Direktur Utama (Dirut) PT. INALUM Budi Gunadi Sadikin. Penandatanganan dilakukan di Aula Mezzanie, Gedung Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

“Penandatanganan HoA tersebut menunjukkan bahwa proses divestasi saham PT. Freeport Indonesia telah tercapai, mudah-mudahan untuk selanjutnya akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat Papua,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kamis (12/7/2018).

Dalam pidato sambutannya, Richard Adkerson membenarkan bahwa PT Freeport Indonesia bersama Pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatan pelepasan 51 persen saham kepada Pemerintah Indonesia melalui PT. INALUM. Disebutnyam proses negoisasi yang dilakukan kedua belah pihak tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Dari kiri ke kanan : Ignatius Jonan, Sri Mulyani, Richard Adkerson, Budi Gunadi Sadikin, Rini Soemarno dan Siti Nurbaya Bakar (Menteri KLHK) – Foto Eko Sulestyono

INALUM diperkirakan akan mengeluarkan dana 3,85 miliar Dolar Amerika (USD) hak partisipasi Rio Tinto di PT. Freeport dan 100 persen saham FCX di PT. Indocopper Investama yang memiliki 9,36 persen saham di PT. Freeport.  Pokok perjanjian tersebut selaras dengan kesepakatan sebelumnya yang ditandatangani pada 12 Januari 2018 antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemkab Mimika. Pemprov Papua dan Pemda Mimika akan mendapatkan saham sebesar 10 persen dari kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam pidato sambutannya menjelaskan, nilai akusisi saham PT. Freeport (PTFI) diperkirakan berada di kisaran 3 sampai 4 miliar USD atau sebesar Rp54 triliun dengan kurs Rp14.000 per 1 USD.

Angka kesepakatan pembelian saham tersebut dipastikan sudah final, karena sebelumnya telah didiskusikan dan disepakati antara perwakilan Pemerintah Indonesia dengan petinggi PT. Freeport. “Dalam penandatangan divestasi saham PT. Freeport sebesar 51 persen tersebut Kementrian BUMN juga turut serta memiliki kepedulian, komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, khususnya bagi masyarakat Papua,” kata Rini Soemarno.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan dalam kesempatan yang sama menjelaskan, dengan penandatanganan divestasi saham Freeport sebesar 51 persen, maka akan terjadi perubahan kesepakatan yang semula Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“PT. Freeport Indonesia secara otomatis akan mendapatkan perpanjangan IUPK dalam hal ini izin operasi produksi dengan jangka waktu maksimal 2 X 10 tahun, kami harapkan nilai tambah komoditi tembaga dapat terus ditingkatkan melalui pembangunan pabrik peleburan tembaga dengan kapasitas  hingga 2,6 juta ton per tahun dengan jangka waktu 5 tahun,” pungkas Ignatius Jonan.

Baca Juga
Lombok Timur Berindeks Kerawanan Pemilu Tertinggi JAKARTA – Kabupaten Lombok Timur dan Teluk Bintuni, memiliki indeks kerawanan pemilu tertinggi pada Pemilu 2019 mendatang. Masing-masing daerah memili...
Sejumlah Kementerian dan Lembaga Buka Formasi CPNS... JAKARTA – Sejumlah kementerian dan lembaga membuka formasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk penyandang disabilitas. Berdasar pengumu...
Kemenhub Beri Kesempatan Mahasiswa Ciptakan Mobil ... JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub), berkomitmen mengawal kebijakan bebas emisi kendaraan bermotor. Hal itu menjadi upaya menjaga kualitas ud...
Pemerintah Ciptakan Aplikasi Transportasi Online JAKARTA – Pemerintah tertarik untuk menyediakan aplikasi transportasi online serupa dengan moda transportasi yang sudah ada. Namun pilot project aplik...
Anggaran Tukin Kemenag Masih di Meja Menkeu JAKARTA – Pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin), untuk guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah kendali Kementerian Agama, masih terus diperjuangkan. H...
Menhub Siap Keluarkan Aturan Baru Transportasi Onl... JAKARTA – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjanjikan peraturan terbaru mengenai transportasi online, akan dikeluarkan dalam waktu kurang dari ...
FKPPI Menjunjung Tinggi Ideologi Pancasila JAKARTA – Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI), Pontjo Sutowo mengatakan, tidak mudah bagi sebuah organisasi bisa be...