Fuad Bawazir: Zaman Orba Utang Negara Tidak Diperdagangkan

Editor: Mahadeva WS

283
Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier. Foto : Sri Sugiarti.

JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengatakan, zaman Orde Baru (Orba) utang negara itu tidak bisa diperdagangkan di pasar. Utang negara dipergunakan untuk pembiayaan proyek. 

Saat itu, utang negara disebutnya masih sedikit, sangat terkendali dan sehat. Sehingga negara mampu memberikan pertolongan kepada pihak swasta dan perbankan yang nyaris runtuh.  “Kalau dulu kan kita zaman Orba tidak pernah ada masalah untuk membayar utang, karena selain jumlahnya kecil juga dipergunakan untuk proyek pembangunan,” kata Fuad kepada Cendana News usai diskusi publik bertajuk Kupas Tuntas Kasus BLBI, Jumat (13/7/2018).

Kondisi tersebut dinilainya berbeda dengan pemerintahan saat ini. Utang pemerintah saat ini bisa diperdagangkan di pasar seperti keberadaan Surat Utang Negara (SUN). Bahkan, utang tersebut dipergunakan tidak hanya untuk pembangunan, tetapi juga dipakai untuk anggaran rutin dan kegiatan lainnya.

Sehingga jumlah utangnya meningkat tajam, sementara pendapatan negara stagnan. “Utangnya membengkak dan sekarang kewalahan. Ini berpotensi jadi sumber krisis,” tandasnya.

Menurutnya, pada krisis 1997-1998, sumber utama penyebabnya adalah utang swasta yang melampaui kemampuan untuk membayar. Sedangkan kondisi utang negara pada saat itu masih kecil, sehingga negara mampu memberikan pertolongan kepada pihak swasta.

Pada pemerintah sekarang ini, tercatat di 2017 penerimaan pajak hanya mencapai 88,4 persen atau sebesar Rp 1.097 triliun dari target Rp 1284 triliun. Tercatat pula, di 2013-2017, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak rata-rata hanya tujuh persen. Pencapaian penerimaan pajak tersebut kedepannya akan sulit mendorong pertumbuhan ekonomi.

Terbukti, di akhir November 2017, utang valuta asing Indonesia mencapai 347 miliar USD atau tumbuh sebesar 9,1 persen year on year (yoy). Sedangkan utang valas negara tumbuh di kisaran 14,3 persen. Pada umumnya, utang valas ini untuk membiayai pembangunan yang kedepannya akan menghasilkan rupiah. Kondisi seperti itu harus diwaspadai kemungkinan adanya mismatch.

Data menunjukkan per-September 2017 utang negara sebesar Rp 3.866 triliun. Ini terdiri dari pinjaman multilateral dan bilateral sebesar Rp738 triliun. Surat Berharga Negara (SBN) valas Rp849 triliun dan SBN Rupiah Rp2279 triliun.

Sehingga, persoalannya bukan pada besar kecil utang negara atau rasio utang terhadap PDB. Tetapi lebih kepada kemampuan pendapatan negara khususnya pajak yang akan digunakan untuk membayar utang negara yang semakin membengkak.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.