Gubernur DKI: Kebijakan PNS Masuk Kerja Terlambat Hanya Sehari

Editor: Koko Triarko

264
JAKARTA – Gubernur DKI, Anies Baswedan, mengizinkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terlambat masuk kerja, agar dapat mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertama.
“Mereka diizinkan untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah. Kemudian memulai kerja sesudahnya. Ini bukan sebuah keterlambatan karena kemalasan, keterlambatan karena keengganan bertugas. Ini ekspresi cinta kasih pada anak-anak,” kata Anies, di SDN Kampung Melayu 01 dan 02, Kebon Pala I Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (16/7/2018).
Menurut Anies, dispensasi untuk PNS DKI itu adalah bentuk kebijakan Pemprov DKI yang ramah keluarga dan anak. “Justru kita harus menjadi institusi yang family, friendly,” tandas Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menuturkan, bahwa tugas pemerintah tidak boleh diabaikan, saat diizinkan untuk datang terlambat usai mengantarkan anaknya ke sekolah di hari pertama.
“Di satu sisi, semua tugas pemerintahan tidak boleh terabaikan, tapi di sisi lain semua yang kerja di Pemprov dan BUMD juga merasa kerja di lembaga yang bersahabat pada keluarga,” ujarnya.
Namun demikian, Anies menegaskan, izin datang bekerja terlambat hanya untuk hari pertama masuk sekolah, dan tidak berlaku untuk di hari selanjutnya. “Sesudah itu normal lagi,” jelasnya.
Sebelumnya, Anies meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta mengantar anaknya di hari pertama sekolah. Imbauan ini dituangkan dalam Seruan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018.
“Kita menganjurkan para orang tua mengantarkan anak di hari pertama sekolah pada Senin besok,” kata Anies di Jakarta Pusat, Kamis, 12 Juli 2018.
Bagi PNS DKI Jakarta akan diberikan dispensasi hingga pukul 09.30 WIB. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk PNS DKI Jakarta, tapi juga pegawai BUMD DKI Jakarta.
Sementara untuk pegawai swasta, Anies menganjurkan, agar para atasan mengizinkan karyawannya untuk mengantarkan anak sekolah.
Ia menjelaskan, tujuan aturan tersebut untuk memperlancar komunikasi antara orang tua dan guru. Pasalnya, pendidikan tidak hanya tanggung jawab guru, tapi juga orang tua.
“Tapi jangan hanya diantar di depan pagar, tapi turun-antarkan ketemu dengan guru. Agar orang tua bisa menjelaskan apa yang menjadi concern bagi anaknya. Kalau ada komunikasi antara dua ini, yang mendidik itu jadi dua orang,” pungkas dia.
Baca Juga
Lihat juga...