Guru di Desa Terpencil NTT Perlu Diperhatikan

Editor: Satmoko Budi Santoso

367

LARANTUKA – Guru-guru yang bertugas di daerah terpencil perlu mendapat perhatian dari pemerintah sebab banyak guru yang belum mendapat sertifikasi dan tunjangan mengajar di daerah terpencil. Padahal sulit mendapatkan guru yang mau mengajar di daerah terpencil.

“Memang banyak rekan guru di Solor Barat dan juga di Flores Timur yang belum mendapatkan dana sertifikasi serta tunjangan bagi guru-guru yang mengajar di daerah terpencil,” sebut Petrus Hayon Boa Kein, kepala sekolah SD Inpres Tanahedang Solor Barat, Rabu (18/7/2018).

Dikatakan Petrus, pembayaran sertifikasi guru juga sering terlambat hingga 3 bulan bahkan 6 bulan. Kalau para guru tidak demo dan melakukan protes ke DPRD Flores Timur (Flotim) maka pihak dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Flotim pasti terlambat membayar dana sertifikasi.

“Kami sangat menyayangkan hal ini sebab bagi kami guru-guru yang bertugas di desa-desa terpencil tentunya sangat kesulitan untuk akses ke kota Larantuka dan bertandang ke kantor dinas PKO Flotim,” sebutnya.

Untuk harus ke dinas PKO Flotim tambah Petrus, selain meninggalkan sekolah, juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi laut. Bila urusan di dinas PKO Flotim membutuhkan waktu lama, maka para guru terpaksa harus menginap karena kapal laut hanya sampai jam 2 sore.

“Dinas PKO Flotim harus kembali melakukan pendataan tentang kondisi guru di seluruh Flotim khususnya guru-guru yang bertugas di daerah terpencil. Banyak guru negeri yang selama ini mengajar di sekolah swasta sebab sekolah swasta juga kekurangan guru,” sebutnya.

Dengan adanya penempatan guru PNS di sekolah swasta, sebut Petrus, tentunya akan berdampak kepada guru PNS itu sendiri sebab pemerintah pusat hanya mengetahui bahwa guru PNS harus mengajar di sekolah negeri saja.

“Ini dilema sebab kalau guru PNS tidak diperbolehkan mengajar di sekolah swasta tentunya sekolah swasta mengalami kekurangan guru. Ini yang membuat banyak sekolah swasta statusnya beralih menjadi sekolah negeri,” jelasnya.

Selain itu, sambung Petrus, situasi ini membuat banyak sekolah negeri terpaksa diisi oleh guru honor daerah dan guru komite. Nasib guru komite tentunya sangat memprihtainkan apalagi pembayaran honor mereka diambil dari dana BOS dan iuran dari orang tua wali murid.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Johanna E. Lisapaly menyebutkan, dari jumlah tenaga guru PNS di provinsi NTT sebanyak 8 ribu orang, baru setengahnya saja yang sudah melakukan sertifikasi karena terjadi penumpukan guru di sejumlah mata pelajaran tertentu.

“Banyak guru yang belum memenuhi jam mengajar dan kami menemukan di sejumlah daerah terjadi penumpukan guru PNS sehingga diperlukan waktu untuk mengurusi hal ini,” sebutnya.

Lihat juga...
1 Komen
  1. Centis berkata

    Keadaan seperti ini bukan hanya terjadi di Flotim, tapi juga di Kab Sikka. Banyak guru yang bekerja di daerah terpencil merasa kecewa karena tidak mendapatkan tunjangan khusus.

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.