Hakim MK Sarankan Pemerintah Perkuat Sekretariat KPUD

Editor: Koko Triarko

214
Sidang Uji Materi UU Pemilu di Ruang Sidang MK, -Foto: M Hajoran
JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, menyarankan, agar pemerintah memperkuat Sekretariat KPUD di seluruh Indonesia, menjelang Pemilu 2019. Hal ini dilakukan, guna menutupi jumlah KPUD yang dikurangi di sejumlah daerah kabupaten/kota, dari sebelumnya lima menjadi tiga komisioner KPUD.
“Saya mau memberikan masukan kepada pemerintah. Sebenarnya memang bukan masalah anggota komisioner KPUD-nya tiga atau lima, tapi pendukungnya yang terpenting,” kata Arief Hidayat, saat sidang uji materil UU No. 7/2017 tentang Pemilu di MK, Selasa (10/7/2018).
Pendukung yang dimaksud oleh Arief Hidayat adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga ke Kecamatan. Jumlah pendukung atau anggota di Sekretariat itu ditambahkan, sehingga tidak menjadi beban bagi komisioner KPUD yang berjumlah tiga orang.
“Dalam Pemilu serentak 2019, mendatang, sekretaris jenderal atau sekjen harus diperkuat, kalau memang anggota KPUD berjumlah tiga orang. Jadi, pendukungnya yang ditambah dan diperkuat, sehingga tidak menambah beban anggota KPUD,” ungkapnya.
Untuk PPK Kecamatan, kata Arief, tentu harus dilihat, apakah nantinya akan ditambah anggota atau seperti apa. Arief meminta pemerintah melakukan pengkajian lebih mendalam, sebab di tingkat PPK tidak ada sekretaris yang memiliki eselon dua atau tiga.
“Jadi, sekretariat diperkuat saja, kalau anggota PPK tiga atau lima orang, maka jumlah pendukung diperkuat. Tolong pemerintah bisa memperhatikan ini, berapa jumlah pendukung di pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan,” sebutnya.
Menurut para Pemohon, salah satu konsekuensi dianutnya sistem “pemilu lima kotak” mengakibatkan berubahnya regulasi kepemiluan berupa kodifikasi undang-undang kepemiluan melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam sejarah kepemiluan Indonesia, Pemilu Serentak 2019 mendasarkan pada Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014.
Menurut Pemohon, Heru Widodo, yang menjadi kuasa hukum, pasal-pasal dalam UU Pemilu itu dianggap merugikan kepentingan konstitusional para Pemohon. Dari pasal-pasal yang dipersoalkan itu ada sepuluh hal yang diajukan Para Pemohon.
Pertama, komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota dari lima anggota menjadi tiga orang, dengan mendasarkan pada luas wilayah dan jumlah penduduk (Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu).
Kedua, keharusan mundur sebagai pengurus ormas yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, bila terpilih sebagai penyelenggara pemilu (Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Pemilu).
Ketiga, syarat sahnya Keputusan Pleno dari KPU Kabupaten/Kota yang beranggotakan tiga  orang anggota (Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b UU Pemilu).
Keempat, pengurangan jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari lima anggota menjadi tiga anggota (Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu).
Kelima, syarat usia terendah 25 tahun bagi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS (Pasal 117 ayat (1) huruf b UU Pemilu).
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.