hut

Hingga Rabu, MK Terima 56 Gugatan Hasil Pilkada 2018

Editor: Koko Triarko

Juru Bicara MK, Fajar Laksono. -Foto: M Hajoran
JAKARTA — Hingga Rabu (11/7/2018), 56 pasangan calon (paslon) kepala daerah dalam pilkada serentak, mengajukan permohonan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Hingga saat ini (Rabu sore) sudah 56 calon kepala daerah yang mengajukan gugatan perselisihan hasil pilkada. Diperkirakan akan terus bertambah lagi nanti,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, di Gedung MK Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Fajar menyebutkan, pihaknya sudah memperkirakan bahwa gugatan perselisihan hasil pilkada serentak 2018 ke MK akan banyak. Melihat ada 171 daerah yang menggelar pilkada serentak di Indonesia, dan 17 di antaranya adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sisanya pemilihan bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota.
“Sebelumnya, kita sudah memperkirakan, gugatan yang masuk ke MK 50 persen dari 171 daerah yang menggelar pilkada. Dan, saat ini sudah hampir 40 persen yang masuk ke MK,” ujarnya.
Permohonan paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah terdaftar di MK, di antaranya dari Kota Tegal, Kota Parepare, Kota Gorontalo, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan 1, Kabupaten Bangkalan 2, Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara, Kabupaten Biak Numfor, Kota Cirebon, Kabupaten Donggala, Kota Serang, Kota Bekasi, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Banyuasin.
Selanjutnya, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Padang Panjang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Subulussalam, Kabupaten Rote Ndao (dua permohonan), Kabupaten Belitung, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Bogor, Kota Makassar, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Lahat, Kabupaten Mamberamo, Kabupaten Deiayai.
Sementara itu, untuk gubernur dan wakil gubernur, ada dari Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Sumatera Selatan.
Menurut Fajar, hal terpenting dalam syarat pengajuan permohonan sengketa pilkada adalah harus memiliki selisih 0,5 persen sampai dengan 2 persen sesuai jumlah penduduk daerah setempat, dari total hasil rekapitulasi penghitungan suara sah yang ditetapkan KPUD setempat.
Persyaratan tersebut, kata Fajar, diatur dalam Pasal 158 UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada dan Peraturan MK. Sehingga yang memenuhi syarat yang akan diproses selanjutnya ke sidang pendahulu.
“Pendaftaran gugatan perselisihan hasil pilkada sudah kita mulai tanggal 3 hingga 11 Juli. Setelah itu, pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan sengketa pilkada tanggal 12 Juli hingga 17 Juli. Lalu, perbaikan kelengkapan berkas para pemohon tanggal 16 Juli hingga 20 Juli,” sebutnya.
Lihat juga...