Illegal Logging Faktor Utama Kerusakan Hutan di NTB

Editor: Mahadeva WS

181
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Madani Mukarom/foto : Turmuzi

MATARAM – Praktik illegal logging atau pembalakan liar masih menjadi faktor utama terjadinya kerusakan hutan dan lahan kritis di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahkan kerusakan telah merambah ke area kawasan hutan konservasi.

“Praktik illegal logging hampir tidak mengenal waktu. Akibatnya, sebagian besar lahan kawasan hutan menjadi kering dan kritis,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB Madani Mukarom, Rabu (18/7/2018).

Berdasarkan data KLHK NTB, luasan lahan kritis di daerah tersebut, sampai sekarang mencapai 578.645,97 hektare. Sekira 13,19 persen kerusakan terjadi di kawasan hutan yang total luas lahannya mencapai 1.071.722,83 hektare.

Luasan tersebut terbagi atas hutan lindung seluas 41,91 persen, hutan produksi 41,89 persen dan hutan konservasi seluas 16,20 persen. Keberadaanya tersebar secara merata di seluruh NTB. “Pembukaan lahan untuk bercocok tanam dan kebakaran hutan baik karena faktor cuaca maupun yang sengaja dibakar juga menjadi penyebab terjadinya kerusakan hutan,” tambah Madani.

Kerusakan kawasan hutan juga mengakibatkan terjadi bencana kekeringan dan banjir saat musim hujan. Kondisi tersebut berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Sebagai langkah penanganan mencegah terjadinya kerusakan hutan dan lahan kritis yang bertambah luas, DLHK NTB telah membentuk 11 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kemudian ada satu unit taman hutan raya, yang kesemuanya menjadi unit pengelola kawasan hutan produksi dan hutan lindung di NTB.

Untuk pengelolaan hutan konservasi dilaksanakan oleh pihak pengelola Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Termasuk oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang mengelola 17 kawasan konservasi  “Bentuk pengelolaan dilakukan dalam bentuk kawasan suaka alam dan taman wisata alam dengan menjadi kawasan hutan konservasi sebagai ekowisata yang bisa memberikan kemanfaatan secara ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan,” tandasnya.

Kepala BKSDA NTB Ari Subiantoro mengatakan, untuk memberantas  praktik illegal logging, tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum. Upayanya juga melalui pendekatan persuasif, terutama kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Upayanya dengan memberdayakan dan melibatkan masyarakat kawasan hutan untuk pengelolaan kawasan hutan. Programnya melalui perhutanan sosial hutan kemasyarakatan, hutan taman rakyat dan kemitraan kehutanan. “Dengan pelibatan masyarakat diharapkan akan bisa mengurangi kerusakan kawasan hutan,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.