banner lebaran

IMM Malang Raya Nilai Pemerintah Tidak Becus Kelola Negara

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

194

MALANG — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang raya melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Koordinator aksi, Ode Rizki Prabtama menyebutkan, ada dua alasan yang disampaikan pemerintah terkait kenaikan harga BBM di awal bulan Juli lalu yakni disebabkan naiknya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.

“Melalui aksi ini kami ingin mengabarkan kepada seluruh masyarakat bahwa kebijakan kenaikan BBM tidak hanya disebabkan dua faktor tersebut. Kenaikan harga BBM merupakan pertanda ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola negara,” jelasnya di lokasi demo, Selasa (10/7/2018).

Disampaikan Ode, berbagai sumber daya alam sebenarnya ada di Indonesia, hanya saja pemerintah tidak dapat mengelolanya dengan baik.

Koordinator aksi, Ode Rizki Prabtama
Koordinator aksi, Ode Rizki Prabtama. Foto: Agus Nurchaliq

Di Indonesia banyak terdapat kilang-kilang minyak dan perusahaan minyak, tapi sayangnya bukan kepunyaan pemerintah bahkan nyaris hanya Pertamina saja yang miliki negara. Hal inilah yang menyebabkan jumlah impor minyak lebih tinggi daripada apa yang harus dikonsumsi oleh bangsa sendiri.

“Kebutuhan konsumsi minyak Indonesia saat ini adalah 1,6 juta bph, sementara minyak yang mampu dihasilkan Pertamina hanya mencapai 800 bph. Secara otomatis Indonesia harus melakukan impor minyak dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri,” terangnya.

Menurutnya pemerintah tidak boleh takut kepada penguasa minyak dunia. Pemerintah harus bisa berdikari mengelola sumber daya alamnya sendiri dengan membuat kilang-klilang minyak dan mengelola distribusi serta penjualan secara sehat sehingga tidak diserahkan kepada mekanisme pasar.

Permasalahan selanjutnya, disampaikan Ode, penetapan harga jual BBM yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pasal 4 ayat 3 yang berbunyi harga jual eceran jenis BBM umum ditetapkan oleh badan usaha dan wajib dilaporkan kepada menteri ESDM.

Jika Permen ini ditetapkan maka badan usaha bisa sewaktu-waktu dengan seenaknya menaikkan harga BBM.

“Untuk itu kami menuntut agar pemerintah mencabut Permen ESDM nomer 34 tahun 2018 pasal 4 ayat 3,” ungkapnya.

Selain itu pihaknya juga menuntut nasionalisasi aset-aset negara, membangun alat lifting minyak milik negara dan mengalokasikan dana subsidi terhadap pengolahan dan pembangunan kilang minyak.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.