Inspeksi Tahap II Dimulai, 120 Petugas Cek Sumur Resapan Air

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

180

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyasar ke kawasan industri di Jakarta Timur dan Jakarta Barat untuk inspeksi resapan dan air tanah tahap II. 80 gedung di kawasan perindustrian akan diperiksa mulai 9 hingga 20 Juli 2018.

“Saya percaya semua pengelola gedung di kawasan industri ini akan kooperatif, ada 40 di Pulogadung dan 40 di Daan Mogot,” kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Lapangan JIEP, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (8/9/2018).

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menginformasikan pada seluruh perusahaan akan melalukan inspeksi.

“Di JIEP Pulogadung ini 37 dalam kawasan, tiga di luar. Totalnya semua 80 gedung akan kita periksa semua,” ujarnya.

Menurut Anies, inspeksi dilakukan bukan mencari sebuah kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh pengusaha dan pihak pengelola industri menjalankan seluruh peraturan serta ketentuan dengan baik khususnya permasalahan air tanah.

“Ini bukan untuk mencari siapa yang melanggar, tapi ingin agar semua ketentuan yang ada ditaati dan kita ingin ada perubahan perilaku,” sebutnya.

Mengelola air dengan baik, bukan sekedar taat aturan, tapi itulah yang menyelamatkan hidup dan lingkungan. Selain itu untuk memastikan tidak ada pelanggaran.

“Keinginan kita membuat Jakarta membuat Jakarta berkelanjutan. Di mana daya topang lingkungan perlu sustainable dan effort serius,” paparnya.

Anies menyampaikan, akan ada 120 petugas yang akan melakukan pemeriksaan terhadap bangunan-bangunan di kawasan industri tersebut. Satu tim pemeriksa terdiri dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Perdagangan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, PDAM, dan PD PAL.

Kemudian, Anies menyebut tidak akan ada sanksi kepada pemiliknya bangunan jika nantinya terbukti ada pelanggaran. Yang diperlukan perubahan dalam melakukan pengelolaan air tanah dan sumur resapan.

“Karena itu pembinaan, jadi nanti ada pembinaan, dikoreksi, kemudian dipantau dan perusahaan-perusahaan itu sendiri terus membuat road map, untuk pengelolaan yang lebih baik,” ujar Anies.

Sementara Kepala Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI Benny Agus Chandra mengatakan, kegiatan tersebut didasarkan pada surat tugas Nomor 910/1.1799.36 tentang survei dan pendataan terhadap penyediaan dan pemanfaatan air tanah terhadap industri wilayah kota Jakarta Timur dan Jakarta Barat.

Benny menuturkan, kawasan industri dipilih karena berdasarkan peta zonasi konservasi air tanah tahun 2013 merupakan zona rusak dan kritis.

“Juga dikarenakan kondisi saluran dan sungai di lokasi ini dalam kondisi mengkhawatirkan,” ujarnya.

 

Lihat juga...