Irvanto dan Made Oka, Terlibat Proyek e-KTP

Editor: Satmoko Budi Santoso

146
Terdakwa Made Oka Masagung di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta - Foto Eko Sulestyono

JAKARTA – Irvanto Hendra Pambudi Cahyo bersama Made Oka Masagung didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut serta atau terlibat melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kasus korupsi yang dimaksud berupa penerimaan suap atau gratifikasi terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau e-KTP, Tahun Anggaran (TA) 2011 hingga 2012.

Eva Yustisiana, Anggota JPU KPK mengatakan, terdakwa Made Oka maupun terdakwa Irvanto, baik secara langsung maupun tidak langsung, diduga terlibat atau ikut serta dengan tujuan untuk memenangkan perusahaan tertentu.

“Terkait proyek pengadaan barang dan jasa berupa paket penerapan KTP Nasional yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP tahun 2011-2012,” jelasnya di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/7/2018).

Terdakwa Irvanto dan Made Oka, diduga juga berperan atau bertugas sebagai perantara terkait pembagian sejumlah uang dari proyek e-KTP. Jaksa juga menyebutkan bahwa kedua terdakwa masing-masing telah menerima sejumlah uang dari proyek e-KTP yang ditujukan bagi terdakwa Setya Novanto, mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, periode 2009 hingga 2014.

Eva Yustisiana juga menjelaskan bahwa kedua terdakwa tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara menerima sejumlah uang sebagai suap atau gratifikasi. Keduanya selama ini diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain maupun sebuah korporasi atau kelompok.

Dalam persidangan pembacaan dakwaan atau tuntutan, JPU KPK kembali menyebutkan bahwa diduga ada sejumlah pihak yang diperkaya dalam proyek pengadaan e-KTP yang menghabiskan anggaran sebesar Rp5,9 triliun. Di antaranya Gamawan Fauzi, Diah Anggraeni, Drajat Wisnu Setyawan, Ade Komarudin, M Jafar Hafsah dan sejumlah pihak lainnya lainnya yang diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Jaksa juga menyebutkan bahwa proyek pengadaan e-KTP, menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berpotensi merugikan anggaran keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Jaksa menduga bahwa anggaran proyek tersebut sengaja diselewengkan atau disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, terdakwa Irvanto menurut jaksa diduga telah menerima sejumlah uang atau aliran dana proyek e-KTP sebesar 3,5 juta Dolar Amerika atau USD. Sedangkan terdakwa Made Oka diduga juga menerima aliran dana proyek e-KTP sebesar 3,8 juta USD.

Jumlah uang sebesar total sebesar 7,3 juta USD tersebut didapat dengan cara barter melalui sejumlah perusahaan penukaran uang atau money changer di luar negeri.

Perbuatan kedua terdakwa tersebut diduga telah memperkaya terdakwa lainnya yaitu Setya Novanto dengan total uang sebesar 7,3 juta USD. Sementara itu Setnov sebelumnya juga dinyatakan terbukti bersalah dan divonis hukuman penjara, yang bersangkutan telah dijebloskan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Irvanto dan Made Oka didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.