Kalah dengan ‘Kolom Kosong’, Paslon Pilkada Makassar Gugat ke MK

Editor: Koko Triarko

298
Juru Bicara MK, Fajar Laksono. -Foto: M Hajoran
JAKARTA — Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) yang kalah dalam Pilkada Kota Makassar melawan ‘kolom kosong; saat Pilkada Serentak 27 Juni 2018, mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ada dua pendaftaran permohonan penyelesaian hasil perselisihan kepala daerah Kota Makassar dalam Pemilihan Wali Kota yang melawan ‘kolom kosong’ yang sudah masuk ke MK,” kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, di Gedung MK Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Menurutnya, dua pendaftaran permohonan tersebut adalah pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) yang kalah dalam pilkada Kota Makassar melawan ‘kolom kosong’, dan Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DiaMi), yang merupakan calon yang sebelumnya kepesertaannya di Pilakda dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
“Paslon ini juga turut memasukkan permohonan ke MK. Mereka dalam petitumnya meminta, agar pihaknya diikutkan kembali sebagai paslon dalam pilkada. Artinya, Pemohon meminta diadakan pemungutan suara ulang di Kota Makassar,” sebut Fajar.
Selanjutnya, kata Fajar, MK akan melakukan proses apakah nantinya perselisihan hasil pilkada Kota Makassar antara pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) dengan ‘kolom kosong’ akan lanjut ke tahap berikutnya, yakni sidang pendahulu.
“Tentu kita akan proses sesuai prosedur yang berlaku di MK, mulai dari berkas hingga alat bukti yang sah untuk lanjut ke tahap pemeriksaan pendahuluan,” ujarnya.
Kuasa Hukum Pemohon, Muhammada Rulyandi, menyatakan selisih suara Pemohon dengan ‘kotak kosong’ lebih dari 0,5 persen atau 36.550 suara. Kotak kosong mendapat 300.795 suara dan pihaknya mendapat 264.245 suara.
“Meski demikian, saya meminta MK mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Sebab, banyak kecurangan yang terjadi,” katanya, saat mengajukan permohonan di MK.
Dia menuturkan, ada kecurangan yang dilakukan Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto, untuk menyosialisasikan ‘kolom kosong’. Kecurangan tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sehingga merusak proses demokrasi di pilkada.
Selain itu, tuturnya, ada Daftar Pemilih Tetap Ganda (DPT) sebanyak 120.000 yang sangat merugikan Pemohon.
Baca Juga
Lihat juga...