Kalapas Sukamiskin Ditetapkan Sebagai Tersangka

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

171

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagai tersangka. 

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, ada sejumlah penyelewengan atau penyalahgunaan terkait sejumlah fasilitas yang ada di dalam sel tahanan narapidana kasus korupsi.

Menurut Laode menyebutkan, penyalahgunaan yang terjadi di dalam lapas di antaranya seperti izin keluar untuk berobat yang lebih lama daripada biasanya. Kemudian juga terkait permintaan sejumlah fasilitas tambahan.

Disebutkan juga, selain itu ditemukan penyalahgunaan kebebasan dan fasilitas lainnya seperti kepemilikan telepon genggam atau telepon seluler yang dapat dengan mudah dimiliki para tahanan narapidana kasus korupsi.

“Diduga telepon seluler tersebut sering dipergunakan sebagai alat komunikasi antara narapidana dengan keluarga maupun orang lain,” sebutnya dalam jumpa pers di gedung KPK, Sabtu (21/7/2018).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menambahkan, setelah dilakukan pemeriksaan selama 1 X 24 jam dan dilanjutkan dengan gelar perkara, penyidik KPK malam ini telah menetapkan empat orang tersangka.

“Mereka diduga terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus dugaan korupsi,” jelasnya.

Laide M Syarif (kiri) dan Saut Situmorang (kanan) saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta. Foto: Eko Sulestyono

Keempat tersangka yakni Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, tahanan kasus Bakamla Fahmi Darmawansyah, tahanan kasus korupsi pidana umum Andri Rahmat dan staf Kalapas Sukamiskin Hendry Sahputra.

Disebutkan, Wahid Husen dan Hendry Sahputra disangkakan sebagai penerima suap. Keduanya terancam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan dua orang tersangka lainnya ditetapkan sebagai pemberi suap dan disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Baca Juga
Lihat juga...