Karyawan Freeport Korban PHK Datangi PP Muhammadiyah

Editor: Mahadeva WS

636

JAKARTA – Puluhan karyawan PT. Freeport Indonesia beraudensi dengan perwakilan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Selasa (31/7/2018). Mereka yang hadir adalah, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak PT. Freeport Indonesia. 

Para karyawan tersebut mendesak, agar negara hadir di tengah-tengah persoalan PHK yang mereka alami tersebut. Sebagian dari mereka, membawa spanduk yang berisi tuntunan keadilan untuk pekerja PT. Freeport Indonesia. Di Kantor PP Muhammadiyah, mereka diterima oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqoddas dan Ketua Umum Pemuda PP Muhammadiyah Dahnil Azhar Simanjutak.

Steven Edward Yaman. Foto : Sri Sugiarti

“Kami jauh-jauh kesini, hanya untuk menuntut keadilan dan hak-hak kami yang belum diselesaikan oleh PT. Freeport Indonesia. Kami berharap negara hadir,” ujar Steven Edward Yaman, salah satu orator di aula Ahmad Dahlan Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Steven mengatakan, dirinya bersama pekerja PT. Freeport lainnya sudah kehilangan keadilan. Tuntutan agar dipekerjakan kembali, sudah disampaikan kepada manajemen perusahaan dan juga kepada negara. Namun hingga kini upaya yang dilakukan masih belum ada hasilnya. “Ketua DPR hadir ke Timika Papua, tidak ketemu dengan kami. Kami juga heran,” kata Steven yang merupakan mantan teknisi PT Freeport Indonesia tersebut.

Karena segala upaya telah ditempuh, tapi tak berujung hasil. Mereka pun bertekad mendatangi PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat. Berangkat langsung dari Timika Papua, untuk tiba di Jakarta mereka menghabiskan waktu 10 hari perjalanan menggunakan kapal laut.

Julius, Korlap pekerja PHK Freeport. Foto : Sri Sugiarti.

Koordinator Lapangan karyawan PT. Freeport Julius berharap, setelah pertemuan ini negara mendengar dan bisa hadir di tengah permasalahan mereka. Mengenai PHK, Julius menyebut, pihaknya sangat menginginkan negara hadir untuk menegakkan aturan.

Apalagi sebelumnya, para karyawan sudah melaporkan persoalan yang dihadapi ke Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian terkait lainnya. Namun hingga hari ini tidak pernah didengar. “Kami berharap melalu PP Muhammadiyah ini, negara mau mendengar. Karena kami sebagai pekerja, dan sebagai warga negara kami binggung fungsi negara ini ada dimana? Kok takut sama Freeport?” tegas Julius.

Menurutnya, saat warga negaranya berbuat masalah negara hadir, tapi saat perusahaan asing punya Amerika ini bermasalah membuat pelanggaran, negara diam, seolah tutup mata dan telinga. “Kami khawatir negara terlibat didalam sana,” tukasnya.

PHK sepihak tersebut terjadi di Mei 2017 lewat telepon dan whatsapp (WA). Pemberitahuan tidak diterima melalui tanpa surat perberhentian yang sah dari manajemen. Padahal pekerja yang di PKH sepihak tersebut bukan karyawan outsourcing.

Freeport mem-PHK dengan alasan efiseinsi pengurangan tenaga kerja. Hal itu diklaim menjadi ekses dari regulasi yang dibuat antara kementerian dan perusahaan. Warga Papua dan karyawan sangat paham bahwa pertambangan Freeport harus diambil alih karena itu aset negara.

Mereka mendukung keputusan pemerintah tersebut, namun sangat disayangkan, aset negara yang diambil alih itu dengan segala peraturannya malah merugikan anak bangsa. “Malah yang terjadi sebaliknya hanya disvestasi yang dipikirkan, hingga akhirnya kriminalisasi yang dilakukan perusahaan terhadap anak bangsa,” ujar Julius.

Negara disebutnya, harus berani menegur Freepot, apakah PHK yang dilakukan dengan alasan efiseinse itu benar atau tidak? Sementara jika berbicara mengenai efisiensi, Julius menyebut, hari ini perusahaan mengurangi 10 karyawan, lalu besoknya menerima 10 karyawan lagi.

Karyawan yang diputus kontrak ada 8.300 orang. Kini sebagian mereka datang ke Jakarta untuk mewakili yang mogok kerja. “Kami tidak seperti yang kalian beritakan bahwa kami tidak ada. Kami ada sekarang dan berharap negara hadir untuk menegakkan keadilan. Kami  berharap diperkerjakan kembali dengan keadilan,” tukasnya.

Hingga kini, puluhan warga Papuan tersebut masih berada di PP Muhammadiyah, dan rencananya mereka akan dipertemukan dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja. Namun untuk waktunya masih dikoordinasikan oleh pihak PP Muhammadiyah.

Baca Juga
Lihat juga...