Kasus Kekerasan di Balikpapan Terus Meningkat

Editor: Koko Triarko

269
BALIKPAPAN – Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Balikpapan, setiap tahun terus meningkat. Pada 29017, kasus kekerasan perempuan dan anak mencapai 161 kasus, sedangkan pada semester I/2018 mencapai 34 kasus, dengan korban terbanyak pada anak perempuan sebanyak 21 kasus, kemudian terhadap perempuan dewasa 12 kasus.
Sayangnya, pelaku tindak kekerasan itu sebagian besar adalah orang-orang yang terdekat dari korban. Sehingga saat ini perempuan, termasuk anak-anak, dituntut untuk lebih berhati-hati, karena kekerasan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Pelakunya bisa siapa pun.
“Kami sangat menyayangkan dan miris sekali dengan jumlah kasus kekerasan yang semakin meningkat. Masyarakat juga sekarang sudah sadar untuk melaporkan bila terjadi kekerasan,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3KB) Balikpapan, Sri Wahyuningsih, saat menggelar acara FGD DPRD Balikpapan tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, di Balikpapan, Kamis (12/7/2018).
Menurut perempuan yang akrab disapa Yuyun ini, kategori kasus kekerasan bermacam-macam, ada kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual hingga penelantaran.
“Kalau dilihat dari jumlah kasus, setiap tahun ada kecenderungan pergeseran, karena pada 2017 lebih pada kekerasan fisik, dan pada 2016 paling banyak kekerasan seksual, ada 30 kasus,” sebutnya.
Upaya yang dilakukan pemerintah, yaitu setelah mendapatkan informasi, maka tim langsung mendatangi korban untuk mau melapor ke P2TP2A, kemudian dilakukan pendampingan hingga masa traumatik, hilang.
Dikatakan Yuyun, langkah DPRD ini membentuk peraturan daerah sebagai upaya mewujudkan komitmen daerah mengenai perlindungan perempuan. “Itu artinya mereka juga peduli dalam mewujudkan komitmen daerah mengenai perlindungan perempuan,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Mieke Henny, menyatakan, salah satu pemicu tindak kekerasan terhadap perempuan adalah semakin canggihnya teknologi seperti gadget yang bisa memberikan segala jenis informasi tanpa penyaringan.
“Hal-hal yang tadinya ‘saru’ atau tabu seperti pornografi dan praktik kekerasan, kini bisa diakses dengan mudah, malah dianggap biasa saja,” tandasnya.
Karena itu, Komisi IV menilai perlu memperjuangkan peraturan daerah yang ditargetkan rampung pada tahun ini. “Saat ini masih dalam tahap penyusunan dan ketika disahkan, maka kita kawal terus implementasi regulasi yang sudah dibuat,” beber Mieke.
Ia menambahkan, tidak hanya pada peraturan daerah dalam penguatan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, namun juga dari segi anggaran. Nantinya itu digunakan untuk sosialisasi, memberikan pemahaman kepada kaum perempuan, agar memproteksi diri.
Baca Juga
Lihat juga...