Kebijakan KLHK dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia Dibukukan

Editor: Makmun Hidayat

300

JAKARTA — Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan buku terkait perkembangan atau proses kerja yang telah dilakukan selama kurun waktu 3,5 tahun terakhir dalam hal kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan hutan di Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyebut bahwa kita sering dihajar oleh dunia internasional karena luput dalam mendata dan mendokumentasikan banyak pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan untuk mengelola hutan kita.

“Seharusnya kita menerapkan prinsip write what you do, do what you write,” ucap Siti Nurbaya, saat soft lounching buku The State of Indonesia’s Forest 2018 yang diluncurkan oleh KLHK, Rabu (11/07/2018).

Siti Nurbaya mengatakan buku The State of Indonesia’s Forest 2018 dikembangkan oleh KLHK RI untuk memberikan informasi kepada komunitas global mengenai keadaan hutan Indonesia dan mengenai upaya pemerintah Indonesia untuk mendemokratisasi alokasi sumber daya hutan.

Selain itu, untuk mencegah dan mengelola deforestasi dan degradasi sumber daya hutan, dan untuk memastikan keadilan lingkungan dan kesetaraan kesempatan bagi semua anggota komunitas di Indonesia, termasuk komunitas adat.

Dikatakan lagi, Indonesia selama 10 tahun terakhir belum pernah secara resmi mengeluarkan informasi tentang kondisi hutannya kepada dunia internasional. Baru pada era ini, secara terbuka Indonesia menuliskan data terkini terkait kondisi kehutanan bangsa ini.

Selama ini penulisan dan dokumentasi tentang banyak hal yang telah dikerjakan oleh pemerintah dalam mengelola sektor kehutanan Indonesia sangat kurang. Hal ini menyebabkan dunia internasional mudah untuk memojokkan kita dengan argumentasi negatif tentang pengelolaan hutan di Indonesia.

“Saya melihat bahwa ada keperluan yang cukup mendesak bagi Indonesia menjelaskan kepada dunia internasional, bagaimana posisi hutan Indonesia terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang membawa banyak perubahan yang diambil oleh Presiden Jokowi,” jelasnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menandatangani peluncuran buku, Rabu (11/7/2018) – Foto: Dokumentasi KLHK/ M. Fahrizal

 

Siti juga berujar bahwa komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam mencapai demokratisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dalam beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil positif, seperti penurunan jumlah kebakaran hutan dan lahan, tata kelola gambut yang menjadi tolok ukur bagi dunia internasional serta deforestasi di Indonesia yang terus dapat ditekan.

Dia menjelaskan, bila pada era tahun 2000-an deforestasi di Indonesia tercatat mencapai 3,5 juta ha per tahun, dan terus turun ke angka 2 juta ha, selanjutnya ke 1,6 juta ha. Pada tahun 2014 saat Presiden Jokowi awal menjabat, deforestasi ada pada angka 1,2 juta ha.

Kemudian dengan law enforcement yang ketat, saat ini deforestasi dapat diturunkan pada angka terendah yaitu hanya seluas 400.000 ha pertahun di seluruh kawasan Indonesia. Ini merupakan pencapaian yang cukup baik dari proses kebijakan dan komunikasi yang panjang.

Menurut Siti Nurbaya, penanganan deforestasi hutan di Indonesia ini cukup berhasil, karena beberapa kebijakan yang telah diambil seperti menerapkan sistem untuk sertifikasi pengelolaan hutan berkelanjutan yang dapat menghentikan pembalakan liar. Selain itu, menerapkan sistem untuk menyelesaikan konflik terkait hak penguasaan hutan yang melibatkan masyarakat dan daerah sekitar, termasuk komunitas adat.

Selanjutnya tentang kebijakan alokasi lahan, di Indonesia alokasi lahan diterjemahkan melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) yang merupakan jawaban atas ketimpangan dan kesenjangan kepemilikan lahan antara masyarakat dengan perusahaan swasta.

Pada era ini juga penegakan hukum bidang kehutanan sangat diperkuat. Perintah Presiden pemberian ijin haruslah dipermudah, wajar dan natural, namun pengawasannya yang diperketat.

Sebagai hasil dari penegakan hukum ini, dalam 3 tahun terakhir lebih dari 164 kasus pelanggaran hukum terkait dengan pelanggaran ijin kehutanan, dan ada 300 perusahaan yang masuk dalam pengawasan. Pada era ini juga pertama kalinya diterapkan multirezim law enforcement yang terdiri dari saksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

“Kebijakan alokasi lahan ini akan memberikan akses pengelolaan hutan bagi 25 ribu desa yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan, kebijakan ini selaras dengan kebijakan nasional untuk pemerataan, dan keadilan ekonomi,” jelasnya.

Hal lain yang dibahas dalam buku ini adalah mengenai konservasi. Kawasan-kawasan konservasi di Indonesia jangan menjadi sebuah kawasan yang menakutkan bagi daerah atau bagi rakyat. Kawasan konservasi harus menjadi bagian dari pengembangan wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi domestik dan desa bagi kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga
Lihat juga...