Kejari Sikka Pantau Proyek dan Penggunaan Dana Desa

Editor: Satmoko Budi Santoso

184

MAUMERE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka selama tahun 2017 telah melakukan pemantauan dan pengawasan berbagai proyek pembangunan di kabupaten Sikka yang menggunakan dana APBN maupun APBD agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan keuangan negara.

“Kami terus berupaya melakukan pencegahan melalui kewenangan baru yang diberikan presiden melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah serta Pembangunan Daerah (TP4D),” sebut Kepala Kejaksaan Negri (Kajari) Sikka, Azman Tanjung, SH, Selasa (24/7/2018).

Dikatakan Azman, melalui kewenangan ini membuat kejaksaan negeri Sikka melakukan program pengawasan dan pengawalan proyek pembangunan strategis nasional dan daerah selama tahun 2017 di antaranya seperti pembangunan gedung poliklinik RS TC Hillers Maumere.

Kepala Kejaksaan Negeri Sikka Azman Tanjung,SH. Foto : Ebed de Rosary

 

“Kami juga memantau pembangunan sisi darat kantor pelabuhan Laurens Say, pelaksanaan pemagaran, perluasan dan perbaikan hot mix bandara Frans Seda Maumere, pembangunan beberapa jalan dan jembatan di jalan nasional serta memberikan pandangan dan penyuluhan hukum kepada aparat desa tentang pengelolaan APBDes,” tegasnya.

Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, tambah Azman, selaku jaksa pengacara negara pihaknya memberikan kontribusi dan pemikiran dari aspek hukum mengenai berbagai pembangunan termasuk membantu proses pembebasan tanah untuk jaringan listrik PLN.

“Kami juga mendampingi pemerintah dalam persidangan perdata dan tata usaha negara, pendampingan terhadap kepatuhan hukum bagi stake holder BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja,” ungkapnya.

Kerja sama dengan BPJS penting, tandas Azman, agar perusahaan-perusahaan patuh, mendaftarkan dan membayar iuran kesehatan serta ketenagakerjaan. Pihaknya juga membantu aparatur desa dalam perkara perdata.

“Kejari Sikka juga melakukan kerjasama dengan PDAM Sikka untuk melakukan penagihan kepada pelanggan yang tidak membayar tagihan. Ada sekitar 5 miliar rupiah utang pelanggan yang tidak dibayar. Kerja sama ini akan terus kita tingkatkan demi kelancaran proses pemerintahan dan pembangunan yang ada di Kabupaten Sikka,” paparnya.

Yohanes A.J.Lioduden, anggota DPRD Sikka mengapresiasi langkah pendampingan dan pengawasan yang dilakukan Kejari Sikka terhadap berbagai proyek pembangunan yang sedang berlangsung di kabupaten Sikka terutama yang berasal dari dana APBD II kabupaten Sikka.

“Hadirnya aparat kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengerjaan berbagai proyek tersebut membuat kontraktor akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani,” sebutnya.

Selain itu, tambah Yani Making, sapaannya, pengawasan terhadap penggunaan dana APBDes sangat penting mengingat jumlah dana yang saat ini dikelola setiap desa di kabupaten Sikka jumlahnya bisa mencapai Rp1,4 miliar.

“Dengan adanya pengawasan dari jaksa, aparat desa akan takut menyalahgunakan dana tersebut dan akan mempergunakan secara baik untuk pembangunan di desanya. Ini penting sebab dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat harus bisa menciptakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa,” ungkapnya.

Baca Juga
Lihat juga...